Ngawi (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, resmi berhenti total mulai Senin (15/12/2025) akibat kemacetan pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian ini memaksa Dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menutup operasionalnya karena tagihan senilai Rp400 juta belum terbayarkan, menyebabkan ribuan siswa kehilangan hak makan siang mereka.
Pusat krisis terjadi di Dapur SPPG Dahlia, Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi Kota, yang menjadi penyedia utama makanan bagi 16 lembaga pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMK. Akibat ketiadaan dana operasional, dapur ini menghentikan aktivitas produksi dan distribusi, sehingga 2.463 siswa penerima manfaat kini harus kembali membawa bekal dari rumah atau membeli makanan sendiri di kantin sekolah.
Dampak langsung dari situasi ini terlihat di SMP Negeri 6 Ngawi, Desa Kartoharjo. Sebanyak 222 siswa di sekolah tersebut tidak lagi mendapatkan kiriman paket makanan bergizi. Kepala SMP Negeri 6 Ngawi, Purwanto, mengonfirmasi bahwa pihak sekolah telah memberikan instruksi darurat kepada siswa.
“Mulai hari ini memang tidak ada kiriman MBG, sehingga siswa sudah kami imbau untuk membawa bekal dari rumah,” ujar Purwanto.
Kondisi serupa dialami oleh SMK Negeri 2 Ngawi di Desa Kandangan dengan jumlah siswa terdampak mencapai 1.566 orang. Guru SMK Negeri 2 Ngawi, Yanuar Ari, menyebut pihak sekolah mengambil langkah antisipatif agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu rasa lapar siswa. “Kami mengimbau siswa untuk membawa bekal sendiri,” katanya.
Bagi para siswa, penghentian mendadak ini cukup memberatkan. Syfa Nabila, salah satu siswa terdampak, mengaku terpaksa mengeluarkan uang saku lebih untuk membeli makanan di kantin sekolah karena tidak adanya kiriman MBG dan belum mengetahui sampai kapan kondisi ini akan berlangsung.
Kepala SPPG Dahlia Kandangan, Erfanto Hanny Setyo, menjelaskan bahwa keputusan berat menutup dapur diambil karena beban biaya operasional harian yang sangat tinggi, yakni mencapai Rp25 juta per hari. Tanpa adanya kucuran dana dari pusat, roda operasional tidak mungkin dipaksakan berputar.
“Kalau dananya dari pusat belum cair, operasional memang tidak bisa berjalan dan sementara diliburkan sambil menunggu pencairan,” ujarnya.
Erfanto merinci, total tagihan yang telah diajukan ke BGN untuk periode produksi 24 November hingga 6 Desember 2025 mencapai sekitar Rp400 juta dan hingga kini belum terealisasi. Dampak ikutan dari kemacetan anggaran ini tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga tenaga kerja lokal. Sebanyak 47 karyawan dapur kini terpaksa diliburkan sementara tanpa kepastian pendapatan hingga anggaran dari pemerintah pusat cair dan layanan MBG dapat berjalan normal kembali. [fiq/beq]







11 Komentar
dimana ya letak permasalahanya kok masalah terlambat pencairan dananya,kan kasihan anak anak,kayaknya mbg harus dibenahi keprofesionalanya.
tau kenapa..??? yak betul pasti di korupsi
lambatnya pencairan uang dapur mbg berdampak pada kwalitas makanan yg diberikan, kalau dihitung per porsi nilai kisaran 6000 – 7000 rupiah, padahal nilai 10 rb itu sudah nilaiyg tidak boleh dikurangi lagi
korupsi no1 yg kak
dari pusat 10 rb ..sampai dapur mbg tinggal 6000/porsi. kasihan juga ya pihak pengelola, di sunat sana sini. setelah itu di ulur2 pembayarannya…
sudah kuduga bakal begini akhirnya
budaya no 1 tetap membudaya. yaitu korupsi
di sekolah anak saya juga sementara di stop karena nunggu dana turun informasinya..padahal baru jalan sekitar 2 Minggu.
beritanya gak imbang cenderung menyalahkan BGN pusat….berita tidak memuat apakahprose administrasi pengajuan anggaranya sudah memenuhi syarat apa belum .TDK ada kejelasan .hrs nya ada hak jawabnya BGN. biar kesan berita ini bisa seimbang TDK cenderung menyalahkan BGN….mungkin ada sesuatu yg TDK sesuai dgn tujuan program itu….misal budget 10.ribu hanya di gunakan 7 ribu ….sisa 3 ribu per hari per ompreng jumlahnya kan besar di jadikan keuntungan….ini kadang yg kurang di pahami….padahal hal demikian pusat tahu….
benar👍
program yg ga dikaji asal berjln ditengah jln dana tdk cair,program yg tll memaksakan