Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar harus bersiap mengencangkan ikat pinggang pada tahun anggaran 2026. Pasalnya, kemampuan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 mendatang diproyeksikan turun drastis sebesar 11,33 persen.
Angka ini setara dengan kehilangan kemampuan belanja sebesar Rp301 miliar jika dibandingkan dengan target APBD tahun 2025. Berdasarkan data nota keuangan, kemampuan belanja daerah tahun 2026 direncanakan hanya sebesar Rp2,35 triliun.
Kemampuan belanja ini anjlok signifikan dari target tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp2,65 triliun. Kondisi ini tentu memaksa Pemkab Blitar memutar otak lebih keras agar pembangunan di Bumi Penataran tetap bisa berjalan di tengah himpitan fiskal.
Meski dihadapkan pada penurunan anggaran yang besar, Bupati Blitar, Rijanto menegaskan bahwa fokus pembangunan daerah tidak akan bergeser. Di tengah kondisi tersebut, Rijanto memastikan bahwa perbaikan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas utama.
“Fokusnya sementara ini ya infrastruktur seperti itu yang menjadi perhatian kita semua disamping kepentingan yang lain yang tidak kalah untuk kita perhatikan,” ucap Rijanto pada Kamis (6/10/2025).
Kondisi tersebut tentu kurang ideal untuk Kabupaten Blitar. Pasalnya saat ini Kabupaten Blitar dihadapkan dengan berbagai persoalan mulai kemiskinan hingga infrastruktur yang memerlukan perbaikan.
Berkurangnya proyeksi kemampuan belanja Kabupaten Blitar ini pun menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah daerah maupun legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar pun meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Blitar rajin-rajin melobi pusat untuk mencari bantuan dana.
Langkah ini dianggap DPRD Kabupaten Blitar sebagai solusi atas minimnya kemampuan belanja RAPBD tahun 2026. Diharapkan dengan langkah ini akan lebih banyak dari dari pusat mengalir ke Bumi Penataran untuk perbaikan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan.
“Sekarang harapannya tentu Bupati dan Wakil Bupati Blitar harus rajin-rajin membuat proposal dan meminta bantuan pusat, karena semua dana sekarang ada di pusat,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar. M. Rifa’i.
DPRD Kabupaten Blitar memandang jika langkah tersebut tak dilakukan. Maka progres pembangunan di Kabupaten Blitar bakal stagnan atau cenderung menurun.
“Kalau mengandalkan kemampuan daerah tidak mampu atau belum mampu kita,” tegasnya.
Kini patut dinanti, ditengah segala ketidakpastian dan ancaman krisis fiskal tersebut apa langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. [owi/beq]
