Ngawi (beritajatim.com) – Luas wilayah Kabupaten Ngawi belum didukung dengan memadainya sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Ada 19 kecamatan di Bumi Ramah namun hanya ada 3 unit mobil pemadam kebakaran. Satu di antaranya sudah sering bermasalah bahkan sirine sempat rusak.
Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Ngawi Tri Bimo membenarkan jika hanya ada tiga armada pemadam kebakaran. Salah satunya, sudah tidak layak karena kerap terkendala bahkan sirine sempat tak bisa dinyalakan. Mobil itu adalah mobil damkar yang ukurannya lebih besar ketimbang dua armada lain.
“Armada kami ada tiga, dua di Pos Induk Damkar di Ngawi kota, satu siaga di Pos Damkar Widodaren. Tentu jumlah ini sangat kurang. Mengingat ada 19 wilayah di Kabupaten Ngawi,” kata Tri Bimo pada beritajatim.com, Senin (24/10/2022)
Tak hanya jumlah armada, menurutnya Damkar Ngawi juga butuh mobil tangki suplai air. Selama ini, pihaknya hanya mengandalkan suplai air dari truk tangki milik BPBD Ngawi. Padahal, seharusnya damkar punya sendiri.
“Mobil penanganan kan satu, yang satunya cari suplai air agar saat terjadi pemadaman untuk kebakaran yang besar,.waktu bisa efisien. Kalau harus menunggu kan penanganan pemadaman tidak akan maksimal,” terang Bimo.
Dia menyadari jika Damkar Ngawi ketinggalan dari kabupaten sebelah yakni Kabupaten Madiun, Magetan, dan Bojonegoro. Tak hanya armada, jumlah pos pun juga masih belum mencapai minimal. Menurut Bimo, setidaknya ada empat pos damkar. Saat ini masih kurang pos di wilayah selatan dan timur.
“Bojonegoro punya 30 pos, Magetan ada empat, Kabupaten Madiun ada tiga pos. Ngawi idealnya ada 4 pos, namun saat ini baru ada dua. Pos Induk dan pos damkar Widodaren. Masing-masing pos minimal punya satu mobil pemadam dan satu suplai air,” lanjutnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”kabakaran-ngawi”]
Belakangan, sudah direncanakan untuk membangun satu pos damkar di wilayah Ngawi bagian timur tepatnya di Kecamatan Padas. Namun, pengadaan mobil masih menunggu CSR dari Bank Jatim turun. “Tetap masih belum ideal karena belum ada tangki suplai,” kata Bimo.
Kabar buruknya lagi, pasukan yang dikenal serba bisa itu juga minim anggaran. Tahun ini hanya dianggarkan Rp300 juta untuk operasional Damkar. Tahun 2023, anggaran makin menyusut jadi tinggal Rp251 juta saja.
“Minimal kami butuh Rp259 juta tapi pagunya hanya Rp251 juta. Selain kami takut tak bisa maksimal akan pelayanan, kami juga was-was apakah nanti bisa menggaji pegawai yang honorer dengan maksimal atau tidak,” pungkasnya. [fiq/but]
