Surabaya (beritajatim.com) – Akibat pengaturan skor, PS Mojokerto Putra harus menerima getah pahit berupa sanksi dari PSSI dengan larangan bermain di musim depan 2019.
Menanggapi sanksi tersebut, pengamat sepak bola Indonesia, Hanafing, menilai Komdis PSSI salah sasaran. Sebab seharusnya, sanksi tersebut harusnya diberikan kepada pengelola, bukan klub. \\\”Mestinya oknum atau pengelola yang disanksi berat. Mereka tidak boleh lagi aktif seumur hidup di sepakbola naungan PSSI,\\\” kata Hanafing saat dihubungi, Minggu (23/12/2018).
Namun Hanafing menilai dalam kasus ini masih abu-abu. Karena hingga kini, belum tau permasalahan yang detail. Hanya saja ia menyimpulkan dari hukuman yang diterima PSMP ini adalah klub dijadikan alat untuk melakukan match fixing oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. \\\”Kalau PSMP dijadikan alat untuk hal itu, nah baru klub bisa diistirahatkan hingga menemukan pengelola yang baru,\\\” ujar dia.
Seperti diketahui, Komite Disiplin PSSI mengeluarkan keputusan terkait dugaan kasus Match Fixing. Komdis menghukum PS Mojokerto Putra dengan sanksi tidak boleh mengikuti kompetisi Liga Indonesia musim 2019. Selain klub, pemain Mojokerto Putra, Krisna Adi Darma dihukum larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI seumur hidup. [way/kun]
