\\\”Pamekasan untuk lima tahun ke depan bisa dibaca mulai hari ini, sehingga wajah lima tahun ke depan wajah Pamekasan bisa kita lihat di bidang pelayanan masyarakat,\\\” kata Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dalam sebuah kesempatan saat baru dilantik sebagai bupati bersama sang wakil Raja\\\’e, Kamis (4/10/2018) lalu.
Pernyataan tersebut merupakan komitmen awal Badrut Tamam bersama Raja\\\’e demi mewujudkan perkembangan daerah berslogan Bumi Gerbang Salam untuk lima tahun kedepan. Khususnya dalam sektor pelayanan publik.
Sebagian pihak menilai keinginan pasangan muda tersebut terlalu ideal dan cenderung sulit terwujud, terlebih dalam masa-masa awal kepemimpinan mereka sebagai bupati dan wakil bupati. Apalagi kabupaten/kota di Jawa Timur yang masuk katagori maju dalam bidang pelayanan publik, seperti Banyuwangi dan Surabaya, baru bisa mendirikan \\\’Mall Pelayanan Publik\\\’ pada periode kedua masa kepemimpinan.
Namun duet Badrut dan Raja\\\’e dalam menggagas program percepatan pembangunan di daerah yang dipimpinnya juga mendapat dukungan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, khususnya di instansi pelayanan publik. Sehingga mereka optimistis \\\’membangun\\\’ pondasi pemerintahan yang kokoh untuk lima tahun kedepan.
Memang sejak awal kepemimpinan menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan, periode 2018-2023. Keduanya melakukan berbagai program prestesius yang berkaitan dengan janji politik saat mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan. Salah satunya dimulai dari bidang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
Bahkan pelan dan pasti, \\\’mimpi\\\’ tersebut mulai terwujud dalam waktu yang relatif singkat. Salah satunya launching program Mall Pelayanan Publik (MPP) Pamekasan yang dipusatkan di Gedung Islamic Centre Jl Raya Panglegur, Senin (17/12/2018) lalu. Dimana program tersebut mencakup puluhan sektor pelayanan publik, meliputi sebanyak 54 jenis perizinan OPD, 7 jenis perizinan non-OPD, serta 12 jenis pelayanan instansi vertikal.
Hebatnya, program tersebut secara resmi launching saat keduanya baru menjalankan tugas selama 56 hari kerja sejak dilantik atau sebelum mencapai angka 100 hari kerja. Bahkan Badrut Tamam juga \\\’sesumbar\\\’ program tersebut sangat layak mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia atau yang akrab disebut MURI.
Tidak hanya itu, upaya prestisius dalam bidang kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan pengembangan usaha mikro dan potensi unggulan Pamekasan. Seperti promosi batik tulis khas Pamekasan, mulai dilakukan dengan berbagai upaya sederhana dan terbilang efektif. Salah satunya melalui branding batik di sejumlah mobil dinas (mobdin) di Pamekasan, termasuk mobdin dirinya bersama Sang Wakil Raja\\\’e.
Tidak hanya melalui branding mobdin, sejumlah perkantoran khususnya kantor kecamatan di berbagai daerah di Pamekasan mulai di branding batik. Sejumlah sisi tembok di kantor Pak Camat terpasang lukisan batik dengan berbagai jenis dan tipe, sekaligus menandakan bahwa pemerintah serius membranding batik untuk berkembang demi meningkatkan sektor ekonomi masyarakat.
Kontroversi dan Tantangan
Predikat pasangan muda bagi Badrut Tamam dan Raja\\\’e dalam memimpin Pamekasan, dinilai oleh sebagian kalangan bakal menimbulkan berbagai \\\’kontroversi sekaligus tantangan\\\’. Terlebih kabupaten Pamekasan yang identik dengan tatanan yang \\\’cukup dinamis\\\’ dibandingkan tiga kabupaten lain di Pulau Garam Madura.
Kontroversi menguak saat Bupati Badrut Tamam meminta salah satu anggota DPRD Pamekasan, Harun agar kembali belajar seputar mekanisme anggaran. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut disentil setelah mengeluarkan statment bahwa program pemerintah yang berhubungan dengan janji politik hanya janji semata, terlebih juga tidak masuk dalam progam pembahasan APBD 2019.
Kondisi tersebut sontak menjadi \\\’magnet potensial\\\’ bagi kalangan awak media, apalagi pada saat itu pemerintah kabupaten tengah berupaya memasukkan berbagai program janji politik dalam pembahasan APBD. Terlebih hal itu memancing berbagai respon berbeda dari banyak kalangan, mulai dari politisi tingkat partai politik (parpol) hingga aktivis.
Tidak hanya itu, pernyataan lain tentang dirinya yang \\\’tidak memiliki partai koalisi\\\’ juga sempat memanaskan situasi di kalangan parpol pendukung pilkada. Bahkan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan Heru Budi Prayitno yang sempat mengutarakan kekecewaan atas statment sosok yang diusungnya pada pelaksanaan Pilkada 2018 lalu.
Terbaru, pernyataan sosok yang akrab disapa Ra Badrut kembali menuai \\\’kontroversi\\\’. Kali ini ia menyampaikan bahwa sejumlah aksi unjuk rasa di daerah yang dipimpinnya kerap berujung pada orientasi \\\’minta proyek\\\’, sontak statment tersebut menuai kecaman dari beberapa organisasi masyarakat. Di antaranya unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Bahkan beberapa LSM juga menggelar demonstasi ke Kantor Pemkab Pamekasan Jl Kabupaten 107, mendesak Bupati Badrut Tamam agar membuktikan pernyataan yang menjadi perbincangan viral di masyarakat khususnya di salah satu jejaring media sosial (medsos).
Selain kontroversi, berbagai program melalui kebijakan yang digagas duet Badrut Tamam dan Raja\\\’e juga mendapat banyak tantangan. Salah satunya proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di area Arek Lancor mendapat penolakan dari para pedagang yang dibantu LSM, kondisi tersebut membuatnya gagal merealisasikan edaran Sterilisasi PKL di area terlarang.
Termasuk juga gagasan branding batik melalui mobdin juga mendapat tanggapan minor dari salah satu legislator Pamekasan, Suli Faris. Ia menilai branding batik melalui mobdin hanya sebatas kreasi seni dan masih jauh dari program terobosan seperti yang digaungkan dalam berbagai kesempatan.
Hanya saja dari berbagai kontroversi maupun tantangan yang dihadapi duet Badrut Tamam dan Raja\\\’e di awal masa kepemimpinannya, seyogyanya harus dijadikan sebagai motivasi untuk merealisasikan gagasan lain yang tidak kalah visioner dan inovatif, yakni Pamekasan Hebat menuju Bhejre, Rajjhe tor Parjughe. [pin/but]
