Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah cepat Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memulihkan jalan Raya Gubeng yang ambles. Langkah itu dinilai tepat agar perekonomian di kawasan Raya Gubeng bisa secepatnya pulih.
Meski begitu, Fraksi Partai Golkar di DPRD Surabaya meminta agar kegiatan pemulihan fungsi jalan Raya Gubeng juga dibarengi dengan semangat untuk melakukan perbaikan di internal Pemkot Surabaya, khususnya dalam kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek berisiko tinggi.
“Kami mendengar, sudah berkali-kali ada keluhan dari pemilik bangunan di sekitar lokasi proyek tentang amblesnya teras mereka. Kalau mekanisme kontrol jalan, Pemkot Surabaya semestinya menghentikan dan meneliti secara cermat mengapa proses penggalian basement sampai membuat gedung di sekitar mengalami masalah serius. Mengapa kontrol tidak berfungsi?,” kata Agoeng Prasodjo Sekertaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya, Sabtu (22/12/2018).
Menurut Agoeng, sekalipun bukan proyek pemerintah, kontrol terhadap pelaksanaan IMB dan AMDAL proyek-proyek yang punya risiko tinggi haruslah tetap dilakukan oleh aparat Pemkot Surabaya.
“Pemkot sebagai pemberi IMB tidak bisa lepas tangan. Harus ada kontrol untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menegakkan aturan. Jadi tidak bisa lepas tangan begitu saja,” katanya.
Belajar dari kasus ini, lanjutnya, Pemkot Surabaya harus lebih mendengarkan informasi dan keluhan warga. Kepekaaan terhadap informasi masyarakat bukan hanya penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap IMB dan AMDAL, lebih dari itu juga sangat penting untuk menghindari risiko terburuk dalam pembangunan gedung bertingkat.
Meski dalam kasus jalan mables ini tidak ada korban jiwa, tambahnya, namun Pemkot Surabaya tidak bisa hanya menjawab isu bahwa investor telah mengantongi IMB. Tidak cukup juga hanya dengan menjawab isu bahwa IMB telah didapat melalui prosedur yang benar.
“Pemkot Surabaya juga tidak bisa hanya menyalahkan kontraktor dan investor, karena kalau kontrolnya ketat maka pelanggaran dan kelalaian bisa dicegah. Karena itu, jika memang ada kelalaian dari aparat yang bertugas melakukan pengawasan, kami berharap Pemkot Surabaya tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi,” tegasnya.
Dukung Usut Tuntas
Pada bagian lain, Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya mendukung aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Hasil penyelidikan sangat penting untuk memastikan, siapapun yang bertanggungjawab terhadap kejadian tanah ambles itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Hasil penyelidikan aparat kepolisian yang didukung tenaga ahli, lanjutnya, juga dibutuhkan untuk memastikan tidak ada yang salah terhadap struktur tanah di Surabaya dan semua bangunan bertingkat tinggi lainnya di Surabaya aman untuk ditempati.
Jika penyelidikan tidak tuntas, Agoeng Prasodjo khawator, akan banyak wisatawan mengurungkan datang ke Surabaya karena mengaitkan tanah ambles itu dengan keandalan hotel bertingkat di Surabaya. Ia juga mengkhawatorkan, investor membatalkan proyeknya di Surabaya gara-gara kesimpangsiuran informasi.
“Hasil penyelidikan sangat penting untuk menentramkan masyarakat yang sebelumnya sudah terganggu dengan hasil penelitian yang menyebutkan ada dua patahan aktif atau sesar aktif yang berpotensi menimbulkan gempa dengan kekuatan 6,5 Richter di Surabaya,” katanya.
Seperti pernah diberitakan, berdasarkan kajian Amien Widodo selaku Pakar Kebumian dan Bencana ITS Surabaya, Kota Surabaya memiliki dua patahan aktif yang berpotensi menimbulkan gempa dengan magnitudo besar. Patahan ini adalah Sesar Surabaya dan Sesar Waru. Keduanya ini berpotensi untuk menimbulkan gempa besar. Sampai dengan angka 6.5 SR.
Menurut Agoeng, hasil kajian itu harusnya membuat Pemkot Surabaya semakin sadar perlunya kontrol terhadap IMB dan AMDAL yang telah dikantongi investor bangunan berisiko tinggi. “Menjadi tugas pemerintah untuk melindungi keselamatan warga, termasuk dengan memastikan bahwa semua IMB dan AMDAL itu dipatuhi oleh investor yang membangun gedung risiko tinggi,” tegasnya. [ibn/but]
