Lamongan (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan (Unisla) menggelar Lokakarya Pendidikan bertajuk ‘Implementasi Kurikulum Kampus Merdeka di Era Penjajahan Pendidikan’. Lokakarya bertempat di Auditorium Pascasarjana Unisla.
Ratusan mahasiswa tampak sangat antusias mengikuti kegiatan Lokakarya yang dimaksudkan untuk membedah dan mengkritisi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Ketua BEM Unisla periode 2022-2023, Chelvin Akbar Putra Mandala mengatakan bahwa lokakarya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian BEM terhadap implementasi MBKM yang masih belum tuntas. Ia menilai, terdapat aspek-aspek dalam kurikulum MBKM yang belum bisa dikatakan merdeka.
“Selain untuk sosialisasi MBKM, kegiatan ini juga untuk mempersiapkan bakal calon mahasiswa yang akan melaksanakan kurikulum MBKM. Kami merasa kurikulum itu masih belum tuntas untuk disajikan. Sehingga atas dasar itulah, kegiatan ini digelar,” ujar Chelvin, ditulis Kamis (23/3/2023).
Chelvin mengungkapkan, ada sejumlah aspek yang menjadi kritik atau sorotan dari hasil kajian yang dilakukan oleh BEM Unisla, meliputi Pertama, MBKM hanya digunakan untuk penghabisan dana APBN. Keua, tidak ada kebebasan karena hanya terdapat beberapa Sikm saja. Ketiga, kurangnya keterlibatan stakeholder akademik dalam penyusunan.
“Lalu keempat, adanya MBKM baik mahasiswa maupun dosen lebih disibukkan dengan konversi SKS dan Akreditasi. Terakhir, tidak adanya pembelajaran leadership, sehingga lulus cepat tetapi kami disiapkan sebagai pekerja, bukan sebagai pemimpin, padahal di tahun 2045 adalah masa keemasan Indonesia,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unisla H. Bambang Eko Muljono menuturkan bahwa sosialisasi kurikulum MBKM ke berbagai kampus masih belum tuntas, utamanya kampus swasta, yang berimbas pada sulitnya pelaksanaan program MBKM secara mandiri.
“Kami sulit melaksanakan program-program MBKM secara mandiri karena susah sekali dalam mendapatkan mitra. Selain itu juga belum jelasnya aturan untuk konversi sehingga kadang ada rasa kurang sreg, baik dari program studi maupun dosen yang merasa khawatir pada mahasiswa dengan belum tercapainya CPMK pada mata kuliah yang dikonversikan”, jelasnya.
Bambang menambahkan, terdapat pula program-program yang dilaksanakan oleh Kementrian, seperti program Kampus Mengajar dan sebagainya.
“Salah satunya dalam program Wirausaha Merdeka 1, ada sebanyak 3 mahasiswa kami yang telah lolos program ini, dimana mahasiswa kami mendapat fasilitas free dari membayar biaya DPP dan SPP pada kampus yang dituju yang besaranya mencapai 4x lebih besar dibandingkan UKT yang ada di Unisla,” terangnya.
BACA JUGA:
Unisla Lamongan Luncurkan Mobil Listrik Tenaga Surya dan TV Digital
Litbang Pemas Unisla Lakukan Monev Pada Ratusan Laporan Penelitian Hibah Internal
Mobilnya Tabrak Demo Mahasiswa, Dosen Unisla Minta Maaf
Oleh sebab itu, Bambang berharap, melalui acara lokakarya seperti ini, kampus swasta nantinya bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah. “Kalau bisa hasil dari lokakarya tersebut dapat terdengar ke komisi X,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya Kepala Dinas Kabupaten Lamongan, Munif Syarif serta tiga pemateri kegiatan Lokakarya yakni Chusnu Yuli Setyo yang menyampaikan materi ‘Kebijakan MBKM’, Ayu Dian Ningtias menyampaikan materi ‘MBKM dalam Perspektif Hukum’ dan M. Ghofar Rohman menyampaikan materi ‘Implementasi MBKM di Unisla‘. [riq/but]
