Surabaya (beritajatim.com) – Angka kemiskinan di desa Provinsi Jawa Timur per Maret 2023, menurun dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019 lalu. Hal ini tentu berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu daerah penyalur dana desa tercepat di Pulau Jawa berdasar data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT).
Padahal, secara global angka kemiskinan Jawa Timur dari rilis terakhir BPS Januari 2023 lalu, mencatat angka kemiskinan Jawa Timur pada September 2022 mencapai 4.236.510 penduduk miskin. Angka tersebut naik 0,11 persen atau 55,22 ribu orang dari data Maret 2022.
“Namun, yang menarik itu, data tersebut tidak berlaku untuk kemiskinan di desa. Angka kemiskinan desa kita lebih baik daripada sebelum pandemi. Artinya, effort kita menurunkan kemiskinan desa sudah luar biasa,” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam Rakor Pengentasan Kemiskinan di Surabaya, Selasa (7/3/2023).
Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan desa per September 2022 di angka 13,90 persen turun dibandingkan pada saat sebelum pandemi di 2019 dengan persentase 14,16 persen. Pengentasan kemiskinan desa ini jauh lebih baik dibandingkan angka kemiskinan di perkotaan.
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemprov-jatim”]
Sebab, data BPS menunjukkan angka kemiskinan kota meningkat dari 6,77 persen per September 2019 menjadi 7,78 persen pe September 2022. “Kalau kemiskinan kota naik, tapi kemiskinan desa turun. Artinya, kita harus optimistis desa bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Jatim,” kata mantan Bupati Trenggalek itu.
Kendati ada penurunan angka kemiskinan desa, namun ia meminta pemerintah daerah agar tetap serius menyikapi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan kepala desa penyelarasan data by name by address dan menjalankan program pengentasan tepat sasaran.
“Kita harus mawas diri bahwa kita belum seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi kemiskinan Jatim 10,20 persen, sekarang masih di angka 10,49 persen,” tuturnya.
Adapun beberapa daerah dengan angka penduduk miskin tertinggi ada di Malang dengan total 252.880 penduduk, Jember dengan 232.739 penduduk, Sampang dengan 217.970 penduduk, Sumenep dengan 206.200 penduduk, dan Kabupaten Probolinggo dengan 203.230 penduduk.
Sedangkan secara persentase penduduk miskin tertinggi Sampang 21,61 persen, Bangkalan 19,44 persen, Sumenep 18,76 persen, Kabupaten Probolinggo 17,12 persen, dan Tuban 15,02 persen. “Ini jadi tantangan kita bersama bagaimana bisa mereduksi kemiskinan ekstrem,” tukasnya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Taukhid mengungkapkan, masih banyak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang turun ke pemerintah desa untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) belum tepat sasaran. Maka dari itu, pihaknya membuat skenario agar BLT desa yang cair bisa tepat sasaran.
Taukhid mengatakan alokasi dana desa untuk Jatim tahun 2023 mengalami kenaikan. Yakni, dari Rp 7,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun. “Walaupun alokasi nasional turun, tapi alokasi di Jatim meningkat,” katanya
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto menjelaskan, alokasi dana desa Rp 7,9 triliun itu disalurkan untuk 7724 desa. Menurutnya, yang sudah tersalurkan 5814 desa dengan total penyaluran Rp 2,134 triliun dan yang belum tersalurkan 1910 desa.
“Total penyaluran hingga 6 Maret sebesar Rp 2,134 triliun atau 26,78 persen. Sedangkan untuk BLT Desa sebanyak 4889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 kabupaten/kota sebanyak 163669 KPM degan total BLT yang tersalurkan Rp 147 miliar atau 1,9 persen dari pagu dana desa,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa batal hadir. (tok/kun)
