Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro menyarankan kepada masing-masing kios untuk memasang data anggota kelompok penerima pupuk bersubsidi.
Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Helmy Elisabeth mengatakan, saran tersebut bisa dipakai agar pendistribusian di lapangan tidak terjadi masalah. Selain itu, distributor bisa menyampaikan kepada kios untuk membuat kartu kendali bagi petani.
“Dengan e-alokasi ini sebenarnya masing-masing petani sudah mendapatkan pupuk sesuai jatahnya. Tetapi kalau masih ada permasalahan, dan dirasa perlu distributor bisa meminta kepada kios untuk membuat kartu kendali,” ujarnya, Kamis (02/03/2023).
Seharusnya, lanjut Helmy, jatah masing-masing penerima itu disampaikan kepada kelompok. Kelompok ini mungkin belum menyampaikan secara fair kepada anggota. Termasuk permasalahan teknis yang terjadi, seperti harga yang tidak sesuai HET juga terjadi di kelompok.
“Saya mengimbau ketidaksesuaian harga ini distributor harus sering memberikan edukasi kepada kios-kios,” jelasnya.
Baca Juga: Tambahan Pupuk Subsidi di Gresik Terbentur Regulasi
Sedangkan untuk permasalahan lain, seperti masih adanya data kependudukan petani penerima pupuk subsidi yang belum terverifikasi pada inputing e-alokasi 2022 untuk penyaluran 2023, DKPP mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh penyuluh untuk mengundang pengurus kelompok dan melibatkan desa serta kecamatan.
“Selain itu juga kami koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyisir dimana ketidaksesuaiannya,” katanya.
Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Sigit Kushariyanto setuju dengan usulan penempelan nama-nama penerima pupuk bersubsidi di masing-masing kios. Dengan begitu, petani bisa saling kontrol dan mengetahui kuota yang diterima.
“Penempelan nama-nama penerima ini tidak masalah, dan yang ditempel ini sesuai kuota yang diberikan. Sehingga masing-masing anggota bisa saling kontrol,” ungkapnya.
[berita-terkait number=”2″ tag=”bojonegoro”]
Ketua fraksi partai Golkar itu menambahkan, dengan adanya penempelan nama-nama penerima dan kuota pupuk di masing-masing distributor maupun kios ini juga untuk mengetahui adanya pengurangan subsidi dari pemerintah.
“Tugas kami nanti memberikan pemahaman kepada petani, karena negara hanya bisa memberikan subsidi segitu (pengurangan),” pungkasnya. [lus/ted]
