Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya menguatkan sinergi dan koordinasi dengan seluruh Kepala OPD dan Camat, untuk mengakselerasi kinerja pembangunan tahun 2023, khususnya terkait penurunan angka stunting yang masih cukup tinggi di Lamongan.
Menurut Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, koordinasi itu dinilai sangat penting untuk digalakkan agar akselerasi kinerja pembangunan 2023 bisa benar-benar terwujud.
Pihaknya juga menekankan kepada Kepala OPD dan Camat se-Lamongan agar bekerja secara keroyokan dan bersama-sama menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, terlebih permasalahan stunting itu.
“Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan di tahun 2023, di antaranya ini masih ada Jamula, pembangunan showroom UMKM, pembangunan jalan lingkar utara, pembangunan RS Pantura, pembangunan kawasan terintegrasi gajah mada, penurunan dan pencegahan stunting, serta beberapa persoalan lain yang perlu untuk selalu kita koordinasikan,” katanya, Senin (30/1/2023), di Aula Pertemuan Gajah Mada Lamongan.
Selain menekankan agar bekerja keroyokan, orang nomor satu di Lamongan ini juga memberikan arahan sebagai pedoman bagi Kepala OPD dan Camat ke depan. Arahan itu terkait perilaku responsif dalam menyebarkan informasi, evaluasi kinerja tahun 2022 dan rencana strategis 2023.
“Juga kami berikan arahan untuk menjaga budaya berprestasi, manajemen pengelolaan APBD, TPT dan kemiskinan, persiapan MPP mini berbasis digital di kecamatan, peningkatan kunjungan wisatawan, terlebih juga penurunan angka stunting,” imbuhnya.
Lebih rinci terkait pentingnya penanggulangan stunting di Lamongan, Bupati Yuhronur mengajak kepada semua pihak, utamanya Kepala OPD dan Camat agar lebih fokus menangani masalah stunting secara optimal dan konkrit.
“Untuk penanganan stunting, kita tidak bisa membiarkan ini hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, banyak juga yang ikut andil di dalamnya, terkait gizi misalnya, keadaan sosialnya, ini harus dikerjakan secara keroyokan. Camat bisa juga turut memonitor kader-kader posyandunya, aplikasi-aplikasi terkait juga harus benar-benar diefektifkan,” tandasnya.
Sementara untuk mengoptimalkan pelayanan publik agar semakin bisa dekat dengan masyarakat, Bupati Yuhronur meminta kepada Kepala OPD dan Camat agar terus meningkatkan kapasitas layanannya di tingkatan kecamatan, dengan cara menghadirkan MPP (Mall Pelayanan Publik) digital mini.
Dengan demikian, sambung Bupati Yuhronur, fungsi layanan terpadu kecamatan (Paten) bisa benar-benar optimal dan semakin memudahkan masyarakat.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pemkab-lamongan”]
“MPP mini ini jangan bayangkan seperti MPP yang di Lamongan itu, tapi Paten yang ada di kecamatan itu kita naikkan kelasnya, bisa ditambah jumlah layanannya, infrastruktur, aplikasinya. Sehingga dengan beberapa urusan yang dilimpahkan melalui digitalisasi ini nanti masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kota Lamongan,” paparnya.
Berdasarkan catatan beritajatim.com, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa angka tengkes atau stunting di Kabupaten Lamongan tertinggi nomor 5 di Jawa Timur.
Prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) di Lamongan adalah 27,5 persen. Peringkat satu adalah Jember dengan 34,9 persen, disusul Bondowoso 32,0 persen. Sementara itu untuk rata-rata Jawa Timur adalah 19.2 persen. [riq/but]
