Blitar (beritajatim.com) – Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso mengancam mundur dari jabatannya. Hal itu dilakukan Rahmat lantaran kecewa dengan keputusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar yang memutasi Riana yang merupakan ajudan dari sang istri, Venina Pusvitasari Santoso.
Mantan Bendahara DPC PKB Kabupaten Blitar, Adib Zamhari, buka suara terkait ancaman tersebut. Dia menilai ancaman Rahmat merupakan bentuk ketidakharmonisan antara Bupati Blitar, Rini Syarifah dengan wakilnya sendiri.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PKB tersebut menambahkan, peristiwa itu membuktikan selama ini tidak ada komunikasi yang baik antara Rini dengan Rahmat. Menurut dia, tidaklah pantas peristiwa seperti ini muncul ke publik
Dia juga berpandangan, permasalahan ini sebetulnya bisa tidak terjadi. Selama antara Bupati dan Wabup terjalin komunikasi yang baik.
“Miris dengan berita tersebut, ini menunjukkan bahwa Bupati dan Wabup Blitar tidak harmonis dan tidak ada komunikasi yang baik,” ungkapnya, Selasa (3/1/2023).
Adib juga menilai peristiwa ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Blitar terhadap kinerja pemimpinnya. Jika kepala daerah sudah tidak ada keharmonisan, mustahil kinerja pemerintah daerah akan maksimal dalam melayani masyarakat.
Isu mundurnya Rahmat dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Blitar setelah pemutasian ajudan istrinya yang dilakukan Rini dirasa cukup mengejutkan dan miris. Adib menyatakan, masyarakat Kabupaten Blitar saat ini belum memperoleh pelayanan terbaik namun justru disuguhkan drama ketidakharmonisan antara Bupati dan Wabupnya.
Adib memberikan contoh belum maksimalnya kinerja Bupati Blitar adalah mengenai infrastruktur jalan. Sejauh ini, kondisi jalan di Kabupaten Blitar banyak yang rusak dan berlubang.
[berita-terkait number=”3″ tag=”Blitar”]
Masyarakat menunggu perubahan dan kinerja nyata mengenai infrastruktur dan jalan namun yang disajikan di awal 2023 ini justru potret ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wabup Blitar.
“Masyarakat semenjak dipimpin Mak Rini merasa resah dengan keadaan Kabupaten Blitar yang tidak ada perubahan signifikan, tidak ada gebrakan dalam roda pemerintahan,” imbuhnya.
Lebih lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Blitar itu menjelaskan, jargon Maju Bersama Sejahtera Bersama tidak relevan dan tidak sesuai dengan kenyataan usai peristiwa mutasi dan ancaman mundurnya Wakil Bupati Blitar.
Dia pun berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik, sehingga tidak terus berlanjut atau bahkan jadi kenyataan bahwa Rahmat Santoso mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Blitar.
“Jargon ‘Maju Bersama Sejahtera Bersama’ tidak relevan dan tidak sesuai dengan kenyataan kalau begitu,” pungkasnya. [owi/beq]
