Jember (beritajatim.com) – Di tengah tingginya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, hingga mencapai 87 persen, serapan anggaran belanja daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah baru 71,03 persen.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi C dengan Bagian Umum, di gedung DPRD Jember, Rabu (28/12/2022). Bendahara Bagian Umum Puji Wanustarini mengatakan, serapan tersebut adalah serapan pada November 2022. “Insya Allah akan diserap pada Desember. Yang Desember belum masuk. Kami belum selesai meng-input (data),” katanya.
Kepala Bagian Umum Adi Kusnandar menambahkan, proses pencairan belanja modal membutuhkan pengunggahan data di SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). “Serapan sampai Desember baru muncul setelah tutup buku. Insya Allah, kami ingin serapannya 85-90 persen,” katanya.
Penjelasan ini dikritik Wakil Ketua Komisi C Hasan Basuki. “Ini kan prosesnya sudah lama. Kalau SIPD yang terinput lemot, masa lemotnya sampai berbulan-bulan? Berputarnya uang di masyarakat kan lebih diutamakan juga,” katanya.
Puji mengatakan, anggaran belanja modal baru dialokasikan pada Perubahan APBD 2022. “Baru kami kerjakan setelah Perubahan APBD didok. Laporan Bagian Umum kan menjadi satu dengan Sekretariat Daerah. Ketika kami menginput di SIPD tak bisa langsung berbunyi ‘Bagian Umum’, jadi kami harus memilah satu-satu lagi. Kami tidak memaparkan serapan belanja modal di sini, karena memang pencairannya, proses memasukkan ke SIPD-nya, pada Desember,” katanya.
Menurut Puji, tambahan serapan anggaran ada pada gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) November dan Desember. “Belanja barang untuk makan dan minum insya Allah akan terserap,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bupati-hendy-siswanto”]
Sementara anggaran yang tak akan terserap adalah belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp 294 juta. Sebanyak Rp 200 juta beli, terserap. “Andaikata terserap pun tidak akan maksimal,” kata Puji.
DPRD Jember juga menyoroti target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 75 juta belum terealisasi sama sekali. “Padahal PAD adalah nafas pemerintah daerah. Kalau PAD-nya tidak masuk, bagaimana,” kata Hasan Basuki.
Puji mengatakan, realisasi PAD sudah tercapai. “Saya lupa menginput (ke data yang dipaparkan ke DPRD). Insya Allah naik mendekati Rp 100 juta,” katanya. [wir/but]
