Surabaya (beritajatim.com) – Pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir memunculkan persoalan-persoalan di sejumlah sektor, termasuk bidang pendidikan. Meski demikian, rupanya Provinsi Jatim juga menjadi salah satu wilayah yang berhasil menangani persoalan tersebut.
Hal itu dibuktikan melalui Dinas Pendidikan Jatim. Berbagai capaian prestasi siswa diraih selama setahun terakhir, seperti Juara Umum OPSI 2022, Juara Umum KSN 2022, Juara Umum LKSN PDBK dan terbanyak guru yang mengikuti TIK Kemdikbud Ristek. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Jatim menerima penghargaan Apresiasi Talenta Berpretasi yang digelar oleh Puspresnas Kemdikbud RI.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, banyak langkah dan inovasi yang telah diluncurkan Pemprov Jatim untuk menyelesaikan persoalan learning loss. Di antaranya melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan menyesuaikan tingkat sebaran Covid-19.
Selain itu, guru dan kepala sekolah juga didorong untuk terus menciptakan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun di sisi lain, Khofifah juga menyebut jika masih ada banyak hal yang perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif.
“Memang masih ada banyak hal pendekatan yang perlu dilakukan secara komprehensif,” ujar Khofifah saat acara Refleksi Pendidikan 2022 dan Launching 1.000 Santri Digipreneur di Dyandra Convention Centre Surabaya, Kamis (22/12/2022) malam.
Khofifah membeberkan, saat ini Jatim dihadapkan pada persoalan lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Lebih dari 50 persen siswa memilih untuk terjun di industri tanpa memiliki keterampilan. Karena itu, dirinya meminta agar Dinas Pendidikan Jatim memperkuat program unggulan Double Track dan membekali siswa dengan jiwa wirausaha.
“Ini tentu menjadi persoalan kita bersama. Bahwa jika ini terus dibiarkan akan menjadi persoalan baru penyumbang pengangguran dari lulusan SMA,” bebernya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menyampaikan selama setahun terakhir Dindik Jatim mampu bergerak menjadi pemimpin perubahan dalam pengembalian dan pemulihan pendidikan yang selama 2 tahun terakhir mengalami learning loss karena adanya pandemi Covid-19.
Ia menyebut, semua lembaga pendidikan SMA/SMK dan PKPLK terus bergerak. “Sehingga meski adanya Covid-19, lulusan memiliki karakter dan kecerdasan yang hebat, juga jiwa entrepreneurship. Pendidikan ekstrakulikuler juga mampu mengantar siswa belajar wirausaha dengan antusias,” sebutnya.
Tak hanya itu, perbaikan pendidikan juga dilakukan di sektor pendidikan santri di pesantren. Wahid mengatakan, Dindik Jatim terus berusaha mengimplementasikan program prioritas gubernur, di antaranya program pemberdayaan pesantren melalui One Pesantren One Produk (OPOP).
“Kami bekerjasama dengan Sekjen OPOP beberapa kali melalui SMK. Dimana masing-masing ponpes kita ambil santrinya dan dilakukan bimtek di SMK. Setelah santri memiliki kompetensi keahlian tertentu, maka diharapkan bisa dikembangkan ke teman-temanya. Dari sini kita harapkan jiwa entrepeneur bisa terbangun di pesantren,” ujar Wahid.
Dikatakan Wahid, pelatihan tersebut tidak hanya untuk membekali santri dengan kompetensi keahlian tertentu. Tapi juga cara menjadi wirausaha. “Kita tahu OPOP jatim memiliki 3 pilar. Santri digipreneur merupakan perwujudan dari santri preneur. Jadi akan dilatih 1.000 santri di SMK yang berbasis pesantren. Dilatih soal digital preneur. Dengan begitu mereka juga memiliki bekal dunia entrepreneur di dunia pendidikan,” jelasnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”khofifah”]
Sedangkan Sekjen OPOP Jatim M Ghofirin menyebut dalam pelatihan 1.000 santri digipreneur, sudah berjalan di dua kabupaten di Jatim. Yakni Banyuwangi dan Mojokerto dengan 200 peserta. Program ini akan dilakukan secara merata dan bertahap di seluruh kabupaten di Jawa Timur.
“Targetnya 1.000, kami sasar per kabupaten 100. Sekarang sudah berjalan di tahapan awal,” terangnya.
Ghofirin menambahkan, dalam pelatihan ini para santri akan mendapatkan materi-materi fundamental entrepreneur, fundamental digital marketing dan media, serta fundamental desain komunikasi visual.
“Kami mentarget 10 SMK dalam 1 kabupaten. Tapi yang berbasis pesantren dan memiliki laboratorium komputer yang terkoneksi internet. Karena kita ketahui santri ini unik, tidak boleh membawa handphone dan internet. Jadi harus siap dengan pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi,” tambahnya. [ipl/but]
