Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Budi Irawanto melakukan sidak ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro. Kedatangan Wabup Bojonegoro itu setelah banyak mendapat aduan dari masyarakat petani yang kekurangan pupuk.
“Kedatangan kami bermaksud menanyakan alokasi pupuk bersubsidi. Setelah menerima banyaknya keluhan para petani yang kekurangan pupuk,” ujarnya, Selasa (6/12/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-bojonegoro”]
Menurut Wabup yang akrab disapa Mas Wawan, pada musim tanam padi kali ini, pihaknya banyak menerima aduan kelangkaan pupuk dari para petani. Pun ada, harganya cukup mahal. Untuk itu, dia meminta agar DKPP Bojonegoro juga aktif dalam melakukan pengawasan distribusi pupuk subsidi.
“Jangan sampai pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima petani tapi salah sasaran. Harus ada pengawasan yang ketat” katanya.
Sementara Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi ini disebabkan karena pengajuan kuota pupuk bersubsidi ke pemerintah pusat tidak terpenuhi 100 persen.
“Jadi usulan kuota pupuk kami ini tidak dipenuhi 100 persen. Itulah yang menyebabkan pupuk bersubsidi ini terus kurang,” ujarnya.
Jenis pupuk yang sekarang mendapat subsidi juga berkurang. Saat ini, jenis pupuk yang bersubsidi hanya jenis Urea dan NPK. Untuk alokasi pupuk Urea yang diajukan sesuai sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebanyak 101.026 ton.
Namun alokasinya dikurangi hanya sebesar 72 persen atau sebanyak 73.631 ton dari usulan. Sedangkan untuk pupuk subsidi jenis NPK alokasi 45.300 ton sudah tersalurkan 35.115 ton atau 77,52 persen. Pupuk NPK ini sesuai e-RDKK ini hanya terealisasi sebesar 40 persen. [lus/kun]
