Jakarta (beritajatim.com) – Kontestasi pemilihan umum kerap diiringi dengan peredaran hoaks yang meninggi. Bahkan, hoaks yang beredar mengalami peningkatan begitu mendekati masa pelaksanaan pemilu.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengungkapkan, berkaca para Pemilu 2019, sudah bisa dilihat pada saat kapan saja hoaks akan semakin meninggi. Mengutip data Bawaslu, Lolly mengatakan mulai Agustus 2018 hingga September 2019, kemunculan hoaks politik meninggi pada bulan Maret, April, hingga Mei 2019.
“Ini menunjukkan semakin dekat hari pemilihan, maka akan semakin tinggi pula hoaksnya,” kata Lolly dalam talk show ‘Kolaborasi Melawan Disinformasi Menjelang Pemilu 2024’ yang merupakan rangkaian kegiatan Indonesia Fact Checking Summit 2022 di Hotel AOne, Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Demikian halnya setelah pemilihan berlalu. Hoaks terkait pelaksanaan pemilu juga tinggi karena berkaitan dengan fakta yang terjadi pasca pencoblosan yang masuk pada perhitungan suara.
Lolly mengatakan, hal ini menimbulkan sejumlah dampak kepada masyarakat. Jika penanganan hoaks tidak cepat, maka berpotensi menimbulkan polarisasi politik.
“Tentu masih kuat memori kita, bagaimana sesama anak bangsa saling bermusuhan. Bahkan sampai tidak menyolatkan ketika ada saudara kita yang berpulang, misalnya,” kata dia.
[berita-terkait number=”5″ tag=”hoaks-politik-meningkat”]
Polarisasi politik, tegas Lolly, menjadi kewaspadaan semua pihak. Apalagi saat ini tengah menghadapi Pemilu 2024 yang akan berlangsung dua tahun lagi.
“Karena hoaks, disinformasi yang disebarkan tanpa tanggung jawab itu akan sangat memecah belah karena kecepatannya luar biasa. Secepat apapun kita klarifikasi, maka jauh lebih cepat hoaks itu tersebarkan,” kata dia.
Dampak kedua dari massifnya penyebaran hoaks politik, terang Lolly, yaitu dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Hoaks tidak hanya menyerang peserta kompetisi namun juga penyelenggara pemilu.
“Ketiga, tentu saja akan berdampak pada ketidakpercayaan terhadap hasil. Karena semua orang punya kepentingan,” kata dia.
Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos menyatakan, cukup banyak hoaks yang menimpa KPU selama pelaksanaan pemilu 2019. Dampaknya yang ditimbulkan sangat panjang.
“Bicara tentang deligitimasi, jadi terhadap hasil orang akan bertanya ini apa yang sedang terjadi,” kata Betty.
Bahkan, kata Betty, bisa jadi memimbulkan konflik horisontal akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap tahapan pemilu.
“Kalau ingat 2019, paska kita menetapkan capres terpilih, ada demo luar biasa. Itu panjang sekali demonya, dan sangat tidak baik pada perkembangan demokrasi di Indonesia,” kata dia.
Terkait polarisasi, Betty mengatakan, dampak pada kehidupan masyarakat lebih menimpa pada calon itu sendiri. Muncul perlawanan, sehingga terjadi polarisasi yang tidak sehat.
“Pemilu itu tentu ingin menggambarkan perbedaan antara calon A dan calon B. Sebenarnya itu yang sehat,” kata dia.
Sedangkan penanganan polarisasi yang muncul, terang Betty, tidak bisa dilakukan oleh KPU sendirian. “Saya rasa 2024 demokrasi kita harus lebih baik,” ucap dia. [beq]
