Bojonegoro (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Demonstrasi itu membawa lima tuntutan yang harus disepakati oleh anggota DPRD Bojonegoro, Senin (12/9/2022).
Penolakan adanya penetapan yang dilakukan Presiden Joko Widodo atas kenaikan BBM subsidi itu dilakukan karena situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut sehingga sangat merugikan masyarakat.
Massa aksi menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat.
Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak.
Perlu diketahui kenaikan harga BBM di semua jenis meliputi BBM jenis Pertalite yang semula sebesar Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, jenis solar yang sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan harga pertamax menjadi Rp 14.500 per liter tentu sangat memukul ekonomi masyarakat kecil.
[berita-terkait number=”2″ tag=”demo-bbm”]
“Para buruh, kaum tani, nelayan, pekerja angkutan kota, ojek online, UMKM, pedagang warteg, kaki lima, hingga pedagang asongan tentu akan sangat terdampak dan pasti menambah angka kemiskinan,” ujar Ketua Umum PMII Cabang Bojonegoro Herri Siswanto dalam keterangannya.
Kenaikan harga BBM kini juga sudah berimbas pada sektor transportasi, meski secara resmi kenaikan tarif angkutan umum belum diumumkan pemerintah. Salah satunya kenaikan tarif armada bus di Terminal Rajekwesi Bojonegoro, Jawa Timur. Tarif angkutan umum terpaksa dinaikkan para sopir menyesuaikan harga BBM.
Kesepakatan para sopir bus untuk menaikkan tarif sudah terjadi semenjak Minggu (4/9/2022) tujuan Bojonegoro-Surabaya atau sebaliknya. Yakni yang awalnya Rp 35 ribu kini menjadi Rp 38 ribu untuk tujuan Terminal Bungurasih atau naik Rp 3 ribu. Sementara untuk tujuan Wilangon naik Rp 5 ribu atau menjadi Rp 40 ribu. Bahkan, untuk bus antar kota antar provinsi (AKAP) naik Rp 20 ribu.
[berita-terkait number=”2″ tag=”pmii”]
“Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara,” tambahnya.
Pemerintah harusnya juga tidak mengalihkan anggaran BBM bersubsidi ke bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, masyarakat tetap akan mengeluh karena BBM subsidi merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari, sedangkan BLT hanya diterima beberapa kali.
“Dan jangan-jangan BLT hanya untuk meredam sesaat dan merangsang daya beli rakyat agar tidak semakin merosot,” tambah Koordinator Aksi, Aziz Furkoni. [lus/suf]
Merespon sejumlah persoalan tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap;
1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi
2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (mafia BBM)
3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran
5. Mendesak DPRD Bojonegoro untuk ikut menolak kenaikan harga BBM.
