Probolinggo (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Probolinggo, tolak kenaikan harga BBM Bersubsidi, karena dinilai membuat masyarakat menengah kebawah tercekik.
Ketua DPD PKS Kabupaten Probolinggo, Rifqi Abdillah, menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM Bersubsidi merupakan langkah yang kurang tepat, pasalnya saat ini masyarakat tengah baru pulih dari serangan pandemi Covid-19 yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi.
“Bahwa tentunya kami dengan tegas menolak kenaikan BBM, bahwa kenaikan harga BBM ditengah kondisi saat ini, dimana kita baru pulih dari pandemi covid-19, ini adalah kebijakan yang sangat memberatkan rakyat, dimana dengan kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga-harga bahan pokok, harga transportasi dan lain sebagainya,” jelasnya, Kamis (8/9/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”pks”]
Ia menilai, dengan melonjaknya harga BBM ini tidak sebanding dengan kenaikan upah minimun di Indonesia yang masih di bawah 10 persen, hal itu akan memperberat daya beli masyarakat.
Ia mengatakan, beban anggaran belanja negara (APBN) yang selama ini diperuntukkan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Cepat, harusnya digunakan untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). “Akan lebih bijak jika alokasi anggaran untuk dua kegiatan ini, IKN dan Kereta Cepat, bisa dialihkan untuk subsidi bahan pokok ataupun subsidi BBM,” katanya.
Selain itu, Pemerintah harusnya mengatur pola subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. “Jika alasan pemerintah subsidi BBM tidak tepat sasaran, tentunya solusinya adalah bukan menaikkan, tetapi mengatur bagaimana subsidi BBM ini lebih tepat sasaran,” tegasnya. (tr/kun)
