Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (7/9/2022). Aksi mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Mojokerto diwarnai ketegangan.
Ini terjadi saat mahasiswa memaksa masuk gedung dewan. Mereka meminta agar ketua DPRD Kota Mojokerto menemui mereka dan menandatangani tuntutan mahasiswa terkait penolakan BBM bersubsidi. Dalam aksinya, mahasiswa juga meminta kepada Kapolresta Mojokerto, AKBP Wiwit Adisatria ketegasan untuk menindak tegas anggotanya.
Menyusul saat terjadinya aksi unjuk rasa, diduga ada anggota Polresta Mojokerto memukul mahasiswa saat melakukan mengamankan. Sebelumnya, ratusan mahasiswa ini melakukan long march dari Terminal Kertajaya, Kota Mojokerto. Mahasiswa sempat memblokade Jalan By Pass di simpang lima Kenanten.
Mereka juga membentangkan spanduk penolakan tarif kenaikan harga BBM yang diumumkan pada, Sabtu (3/9/2022) lalu. Para mahasiswa menyanyikan lagu Indonesia Rasa sembari mengibarkan bendera dan tuntutan. Setelah berhenti selama sekitar lima menit, massa melanjutkan perjalanan melintasi Jalan Jayanegara-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada.
Mereka berjalan kaki dari Jalan Benteng Pancasila menuju kantor dewan di Jalan Gajah Mada. Aksi ini diawali oleh ratusan mahasiswa yang terdiri dari HMI, PMII, IMM, GMNI dan aliansi BEM Mojokarto ini, juga membakar ban bekas sempat dibawa-nya di depan DPRD Kota Mojokerto.
Ratusan anggota kepolisian dan TNI maupun Satpol PP nampak mengamankan jalannya aksi demo yang dilakukan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM. Dalam aksi tersebut, mereka ditemui Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Wakil DPRD Junaedi Malik dan Sony Basuki Rahadjo dan Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo.
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Mereka meminta DPRD Kota maupun Kabupaten Mojokerto untuk mengusulkan pencabutan kebijakan tersebut karena dinilai telah memberatkan masyarakat. Selain itu, mereka juga mendorong Pemkot Mojokerto mengeluarkan regulasi terkait pengendalian inflasi imbas kenaikan harga BBM.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto memastikan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menyikapi kenaikan harga BBM. “Untuk BTT sudah dianggarkan Rp 8 miliar lebih untuk mengantisipasi inflasi di daerah. Sebetulnya pemerintah ini sudah menata,” tegasnya.
Usai ditemui dan menyampaikan aspirasi terkait tuntutan, ratusan mahasiswa ini bergeser ke Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basoeni Kecamatan Sooko. Ratusan mahasiswa ini melakukan long march dengan membawa ban yang dibakar. Puluhan aparat kepolisian bersiaga di depan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.
Caption : Aksi Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya di depan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro didampingi sejumlah anggota dewan menemui massa aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Di hadapan para mahasiswa, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berjanji akan mengawal tuntutan mahasiswa hingga DPR dan Presiden.
[berita-terkait number=”3″ tag=”harga-bbm-subsidi-naik”]
“Saya paham aspirasi panjenangan semua karena adanya kenaikan BBM yang memang akan berdampak kepada kita semua. Bukan hanya panjenangan tapi semua berdampak, kita juga berdampak. Maka kami atas nama DPRD Kabupaten Mojokerto siap mendukung apa yang sudah menjadi aspirasi bersama,” katanya.
Ning Ayni (sapaan akrab, red) bersedia menandatangani surat kepada DPR RI dan Presiden RI untuk menolak kenaikan harga BBM. Pihaknya mengaku siap meneruskan aspirasi mahasiswa ke tingkat DPR RI dan Presiden RI. Usai mendengarkan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, massa meninggalkan lokasi.
“Tuntutan kita yang paling utama adalah menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan kemarin tanggal 3 September 2022. Karena dengan adanya kenaikan harga BBM ini akan berdampak kepada kenaikan bahan kebutuhan pokok seperti telur, beras, daging ayam, dan lain sebagainya,” ujar Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mojokerto, Ahmad Rofi’i.
Hal tersebut sangat memberatkan masyarakat, utamanya kaum bawah. Pihaknya menilai, bergantian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu yang digelontorkan kepada 16 juta pekerja sebagai ganti pengalihan subsidi BBM tersebut tidak tepat. Karena penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun belum tepat sasaran.
“Hal tersebut kurang relevan, bahwa masyarakat hari ini itu membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas. Kami juga menuntut agar Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani untuk turun dari jabatannya. Karena beliau tidak selesai dalam menuntaskan keuangan negara, kurs rupiah juga naik, harga BBM yang katanya mau diturunkan dan ternyata masyarakat kena prank,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto, Elang Tejo Kusuma menambahkan, jika para mahasiswa dalam aksinya kali ini membawa tiga tuntutan. “Kita menuntut dewan untuk mencabut kenaikan harga BBM, kita menuntut dewan mengawal betul-betul BLT yang ada di daerah,” tambahnya.
Masih kata Elang, serta pihaknya menuntut wakil rakyat untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) dan juga meminta Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup). Ia mengaku jika aksi di DPRD Kabupaten Mojokerto, aspirasinya belum banyak tersampaikan.
“Kita tunggu 1×7 hari atau satu minggu lagi, kita cek secara administrasi apakah betul surat sudah dikirim atau tidak. Jika tidak dikirim, kita akan melakukan aksi lagi dengan melibatkan massa lebih banyak lagi,” tegasnya. [tin/beq]
