Jember (beritajatim.com) – Ikwan Setiawan, doktor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, menyebut belum ada konsep pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang jelas pada pemerintahan Bupati Faida pada periode 2016-2021 dan Bupati Hendy Siswanto pada periode 2021-2024.
Ikwan menyebut kebijakan dua bupati tersebut kurang serius. Dua sempat bertanya kepada pelaku pariwisata dan perhotelan soal kekurangan di Jember.
“Mereka mengatakan, ‘yang kurang dari Jember adalah kamu tidak punya orang-orang yang serius untuk memelihara keberagaman budayamu. Kamu mau lihat reog Ponorogo tidak harus ke Ponorogo, mau lihat ludruk tidak harus ke Surabaya. Mau wayang tak harus ke Jawa Tengah. Ada semua. Tapi kenapa kemudian para birokrat kebudayaan tidak bisa memaksimalkan itu,” kata Ikwan.
Ikwan membandingkannya dengan kondisi di Banyuwangi. “Jumlah aparatur sipil negara Dinas Pariwisata Banyuwangi tidak lebih banyak daripada Jember. Kalau kemudian ada alasan sumber daya manusia (Pemkab Jember) kita kurang, saya tidak bisa terima, karena Banyuwangi segitu banyak membuat karya inovatif,” katanya.
“Saya kemudian diskusi dengan teman-teman. Kalau seperti ini, siapapun bupatinya, kalau mentalitas birokrasi tidak diubah, mind set birokrasi tidak tidak berubah, ya tetap saja semuanya. Kalau tidak bisa berubah mind setnya, sampai akhir pemerintahan Pak Hendy, atau beliau terpilih lagi, birokrat tidak mau bergerak dengan untuk hal-hal yang kreatif dan inovatif, nothing to do buat saya,” kata Ikwan.
Ikwan meminta agar saran dan masukan dari pakar-pakar dan akademisi di Jember didengarkan oleh birokrasi. “Kalau tidak didengarkan, ya percuma saja,” katanya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”pariwisata-jember”]
Ikwan mendengar informasi bahwa Pemkab Jember belum mengirimkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah ke pemerintah pusat. Padahal dokumen itu menjadi dasar pencairan anggaran untuk sektor kebudayaan dari pemerintah pusat ke Jember. “Ada sepuluh aset kebudayaan yang bisa dimasukkan, termasuk kesenian, permainan rakyat, olahraga tradisional, naskah kuno, ritual, seni pertunjukan. Sementara Banyuwangi digelontor (anggaran) terus, karena mereka sudah duluan,” katanya.
Tahun 2018, Ikwan dan Dewan Kesenian Jember sudah menyampaikan lebih dari 20 program pengembangan kemajuan budaya dan pariwisata di Jember, dan diterima Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. “Kami menyebutnya cetak biru dan itu tidak sama dengan (konsep festival) Banyuwangi,” katanya. Namun hasilnya nihil hingga saat ini.
Ikwan menduga ada keterputusan informasi antara dinas yang menangani hal tersebut dengan bupati. “Beberapa kali seperti itu terjadi,” katanya. Hal ini yang harus segera dibenahi oleh bupati.
Ikwan mengingatkan, Pemkab Jember sebagaimana diatur regulasi harus mengalokasikan anggaran untuk penelitian, pendataan, perlindungan, pembinaan semua obyek kebudayaan. “Saya tidak tahu apakah birokrasi tahu, karena sampai hari ini pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah belum dikirim sampai hari ini,” katanya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”jfc”]
Sementara itu, menurut data yang diperoleh beritajatim.com, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember disebutkan Pemkab Jember pada 2020 telah membina 210 sanggar seni dan 587 grup kesenian.
Pemkab Jember juga mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dengan sejumlah strategi. Ada lima strategi, yakni
a. Mengembangkan kawasan daya tarik wisata unggulan;
b. Mengembangkan agrowisata;
c. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
d. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
Ada juga peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah dengan strategi yang meliputi peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan, pelestarian upacara tradisional seni dan budaya; dan
penjagaan dan pelestarian kawasan sosial budaya. [wir/suf]
