Di tengah carut marut politik Indonesia, PKS adalah salah satu partai yang jelas dalam identitas dan misinya. Sebuah partai yang tidak berusaha ngalor ngidul. Konsisten. Namun dalam politik praktis pertarungan Pilpres 2024 nanti, PKS terancam sebatas jadi penonton. Sebab PKS, mau tidak mau, harus membangun koalisi. Dan membangun koalisi tidak semudah menyeduh teh.
Ada ritual khusus untuk bisa menjadi kader PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Tahapan ritual yang wajib diikuti oleh calon kader. Yakni membaca dua kalimat syahadat. Ritual ini menandakan bahwa kader PKS wajib beragama Islam, seorang muslim. Sesuai dengan yang termaktub dalam AD/ ART pasal 2, PKS berasaskan Islam.
Asas Islam ini digenggam erat sehingga menjadi ruh dan spirit dalam pergerakan. Itulah sebabnya kader dan simpatisan PKS memiliki loyalitas tinggi terhadap partai. Loyalitas yang didorong oleh semangat memerjuangkan nilai-nilai Islam. Tidak sebatas politik dan keduniawian tetapi lebih dari itu, yaitu transendensi. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta.
Terlebih, PKS memang terbentuk dari gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan. Hingga kini pun, gerakan aktivitas dakwah Islam terus dikembangkan oleh kader dan simpatisan PKS. Tidak sebatas di kampus, bahkan meluas hingga perumahan-perumahan elit dan masyarakat luas.
Yang menjadi persoalan saat ini, Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa partai atau koalisi partai hanya bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden jika berhasil memperoleh minimal 25 persen suara sah atau 20 persen kursi di DPR. Presidential threshold. PKS hanya mendapat 11,5 juta atau 8,21 persen dari total suara sah di Pemilu 2019. Sedangkan total kursi di parlemen hanya 50 atau 8,7 persen.
PKS wajib membangun koalisi agar bisa mengusung calon presiden di Pemilu 2024. Namun membangun koalisi ini ternyata tidak mudah bagi PKS. Banyak faktor turut berperan. Dan PKS hingga sekarang belum menemukan partner yang pas untuk diajak berkoalisi. Sementara beberapa partai lain telah lebih dulu bergerak. Partai lain telah selangkah lebih di depan.
PKS sempat menjalin komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bulan lalu, petinggi PKS sempat menjalin pertemuan dengan petinggi PKB. Hasilnya disepakati membentuk Koalisi Semut Merah. Problemnya, koalisi ini belum memenuhi syarat 20 persen kepemilikan kursi di DPR. Maka masih diperlukan setidaknya satu pertai lagi. Ketika itu, Partai Demokrat dan Partai Nasdem jadi incaran.
Sayangnya sebelum ada partai lain bergabung, internal PKB bergolak. Beberapa kader PKB tidak setuju berkoalisi dengan PKS dengan alasan perbedaan ideologi yang terlalu tajam. Belakangan PKB belok arah dan justru lebih mesra dengan Partai Gerindra. Koalisi Semut Merah pun bubar di tengah jalan.
Saat sekarang, PKS terlibat komunikasi intensif dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Secara hitung-hitungan jumlah kursi di DPR, total ketiganya telah memenuhi syarat presidential threshold 20 persen. Partai Nasdem 10,26 persen, Partai Demokrat 9,39 persen, dan PKS 8,70 persen.
Ditinjau dari sisi hubungan antar partai, antara PKS dengan Demokrat tidak ada masalah berarti. Kedua partai telah pernah berada dalam koalisi mendukung pemerintahan semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu pada periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Selama 2 kali periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kedua partai kompak berada di luar koalisi. Sama-sama tidak menempatkan kadernya dalam kabinet.
Yang masih perlu persamaan persepsi di antara ketiga partai ada pada Nasdem. Misalnya antara Nasdem dengan Demokrat. Riwayat keduanya kurang terlalu bagus. Hubungan Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengalami pasang surut.
Pada Pilpres 2004, Surya Paloh termasuk salah satu pendukung SBY. Tetapi ketika SBY berhasil menjadi presiden, Surya Paloh tidak masuk dalam pemerintahan. Berjalannya waktu, Surya Paloh justru kerap melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan SBY. Utamanya kritik terkait komitmen SBY dalam hal pemberantasan korupsi. Puncaknya, pada Pilpres 2009, Surya Paloh tidak lagi menjadi pendukung SBY. Dalam 2 kali pilpres selanjutnya, antara Demokrat dan Nasdem senantiasa pisah jalan.
Sementara hubungan antara Nasdem dengan PKS tidak terlalu mesra tetapi juga tidak bermasalah. Dalam pertemuan kedua petinggi partai, Rabu (22/6/2022), di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta; tiga poin kesepakatan berhasil dicapai.
Seusia pertemuan, Juru Bicara PKS Pipin Sopian menjelaskan bahwa kesepakatan pertama adalah membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat diri sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kedua, menjadikan Pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa.
“Ketiga, menyepakati persiapan kerja sama Pilpres 2024,” kata Pipin Sopian.
Apakah telah disepakati untuk membentuk koalisi? Ternyata belum. Pertemuan antara PKS dengan Nasdem baru sebatas penjajakan. Surya Paloh menyebutnya dengan istilah ‘kunjungan partisi silaturahmi’.
“Hari ini DPP Partai Nasdem kedatangan kawan-kawan teman-teman para sahabat dari DPP PKS yang memang dimaksudkan untuk kunjungan partisi silaturahmi yang sudah baik selama ini untuk jauh diupayakan lebih baik lagi ke depan,” ujar Surya Paloh.
Pertemuan antara Nasdem dengan PKS berlanjut dengan pertemuan antara Nasdem dengan Demokrat. Lagi-lagi belum ada kepastian koalisi. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan, komunikasi yang dibangun dengan Demokrat dan PKS masih sebatas kesepahaman. Belum ada kesepakatan apapun yang dibuat.
Dari Partai Demokrat sendiri, situasinya juga tidak pasti. Demokrat tidak membidik koalisi bersama PKS dan Nasdem semata. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan bahwa saat ini Partai Demokrat masih terus melakukan komunikasi intens dengan semua partai politik guna menjajaki koalisi menjelang Pemilu 2024.
“Dengan ketum parpol sendiri telah terealisasi antara lain dengan Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP, PKP dan NasDem. Dengan PDIP pun juga sudah pernah kala itu Mas Ketum AHY bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Mas Ibas dan Sekjen Partai Demokrat Bang Teuku Riefky Harsjah diterima oleh Ibu Puan Maharani Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR-RI,” ungkapnya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”ribut-wijoto”]
Lantas bagaimana dengan nasib PKS sendiri? Sekali lagi, situasinya tidak semudah yang dibayangkan.
Tiga poros menuju Pilpres telah terbentuk dan PKS tidak terlibat di dalamnya. Poros pertama milik PDI Perjuangan. Tanpa membentuk koalisipun, PDI Perjuangan sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden. Hal itu berkat perolehan kursi DPR sebanyak 22,26 persen. Poros kedua Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Poros ketiga yang baru-baru ini terbentuk yaitu koalisi Partai Gerindra dan PKB.
Dari partai-partai pemilik kursi di DPR, selain PKS, praktis tinggal tersisa Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Tetapi, seperti juga PKB, Nasdem tidak menutup pula kemungkinan berpaling dari PKS. Apalagi belum ada komitmen membangun koalisi.
Perlu dicatat, hubungan antara Surya Paloh dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhir-akhir ini memang kurang harmonis. Saling sindir terlontar di antara keduanya. Namun perlu diingat, keduanya pernah memiliki riwayat komunikasi personal yang akrab, cenderung intim. Artinya, mis komunikasi saling sindir bakal mudah terhapus bila Megawati dan Surya Paloh telah dipertemukan.
Jika kemudian terjadi pertemuan antara Surya Paloh dengan Megawati dan disepakati untuk membangun koalisi, situasinya kian runyam. PKS dipastikan gagal membangun koalisi yang bisa mengusung calon presiden. Sebab bila hanya berkoalisi dengan Demokrat, jumlah kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat.
Segalanya masih mungkin terjadi. Situasi politik masih dinamis. Peta politik masih mungkin berubah. Para petinggi PKS tentu memahami fenomena tersebut. Tentu para petinggi PKS telah menyiapkan strategi dan banyak opsi agar nantinya tidak sebatas menjadi penonton dalam Pilpres 2024. [but]
