Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya menyatakan secara prinsip mendukung keinginan warga agar salah satu gedung eks lokalisasi Dolly menjadi gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri.
“Secara prinsip, kalau itu menjadi kebutuhan masyarakat, ya kami setuju saja, kami dukung,” kata Ketua PCNU Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri saat dihubungi, Kamis (2/6/2022).
Menurutnya, sejak zaman Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, gedung bekas lokalisasi Dolly digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi dan moral.
“Itu kaitannya dengan dengan anak-anak juga karena lingkungan saat itu tidak sehat dengan adanya lokalisasi,” katanya.
Selain itu, dia menyebut masyarakat atau bekas pekerja seks komersial (PSK) bisa mendapatkan substitusi atau pengganti pendapatan dari adanya tempat usaha atau sentra ekonomi yang disediakan Pemkot Surabaya.
“Kalau misalnya per hari ini warga merasa membutuhkan sekolah selain sentra ekonomi, ya kenapa tidak. Apalagi juga untuk kepentingan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” katanya.
Pihaknya minta Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan penataan ulang di kawasan bekas lokalisasi Dolly. “Pemkot perlu mengkaji ulang perencanaan pembangunan bekas lokalisasi Dolly yang sudah ada saat ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari mendukung keinginan warga agar salah satu gedung eks atau bekas lokalisasi Dolly menjadi gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri karena punya nilai manfaat.
“Menurut saya itu sangat bagus, sehingga gedung tersebut mempunyai nilai yang bermanfaat,” katanya.
Selain itu, pemanfaatan gedung juga untuk kemaslahatan umat dan termasuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir walaupun pemilik gedung tersebut telah wafat.
“Tapi juga tetap memperhatikan legalitas pemanfaatan gedung tersebut jangan sampai di belakang hari timbul masalah,” ujar Hamri.
Sebelumnya, Sejumlah warga Kota Surabaya meminta pemerintah kota membangun salah satu gedung eks lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Sawahan, menjadi gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
“Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” kata warga Sawahan Setyo Nugroho yang disampaikan kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”dolly”]
Menurut Setyo, selama ini warga kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri yang memakai zonasi. Untuk itu, lanjut dia, melalui Ketua Fraksi Golkar, pihaknya berharap agar persoalan ini bisa disampaikan ke Pemkot Surabaya.
Mendapati hal itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP Negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu maupun Benowo.
“Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah Negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini,” katanya. [asg/but]
