Jember (beritajatim.com) – Fraksi Pandekar DPRD Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat duduk bersama rekanan proyek pembangunan jalan untuk membicarakan solusi kenaikan harga aspal. Pemkab Jember kini tengah memperbaiki 30 titik ruas jalan.
Perbaikan tersebut dijalankan menggunakan anggaran tahun jamak. Sayangnya, pada semester pertama 2022 terjadi kenaikan harga aspal beruntun.
“Harga aspal semula Rp1 juta per ton. Kemudian naik Rp1,25 juta per ton, dan sekarang naik lagi jadi Rp1,3 juta per ton. Sedangkan rata-rata penawaran kontraktor, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) aspal Rp1,150-1,175 juta per ton. Teman-teman kontraktor sudah minus. Ini memperlambat pekerjaan,” kata Ketua Komisi C DPRD Jember, Budi Wicaksono.
Kenaikan harga aspal ini jadi alasan terlambatnya penyelesaian proyek pembangunan jalan oleh rekanan. Berdasarkan temuan di lapangan, ada pengerjaan jalan dengan tingkat penyelesaian tak sampai 10 persen saat ditinjau pada 7 April 2022.
Ketua Fraksi Pandekar, Agusta Jaka Purwana, menyebut kenaikan harga aspal secara beruntun ini sebagai kejadian luar biasa. “Semestinya eksekutif berembuk dengan DPRD dan para kontraktor, karena ini force majeur, sesuatu yang tidak diduga. Kenaikan harganya begitu drastis,” katanya, Sabtu (30/4/2022).
“Kenaikan 20 persen dikalikan berapa kilometer sangat memberatkan dan pasti ada penambahan biaya dan pekerjaannya juga akan molor, karena masih akan didiskusikan dulu,” kata pria yang juga anggota Komisi C Bidang Infrastruktur dan Keuangan DPRD Jember ini, Sabtu (30/4/2022).
[berita-terkait number=”3″ tag=”Jember”]
Agusta mendorong eksekutif agar cepat bergerak dan masalah ini cepat selesai. “Yang rasional adalah menambah anggaran (proyek), karena sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) kita masih cukup besar. Masih bisa digunakan. Yang jelas selama DPRD Jember tidak diajak omong, kami tidak bisa apa-apa,” katanya.
“Masalah ini akan berdampak pada budgeting dan waktu (pengerjaan). Kalau mau menambah anggaran (dari APBD), pemkab harus berbicara dengan DPRD, karena bagaimana pun ini uang rakyat. DPRD punya fungsi pengawasan di situ,” kata Agusta.
Komisi C DPRD Jember akan memanggil rekanan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga setelah lebaran untuk membicarakan masalah ini. “Belum ada laporan dari Bina Marga berapa capaiannya. Dari awal, kami merasa komunikasi eksekutif kepada kami kurang baik,” kata Agusta.
Keterlambatan pengerjaan jalan ini membuat Bupati Hendy Siswanto sempat marah, karena target sebagian jalan mulus saat lebaran tidak terwujud. “Katanya ada pembatasan solar dan aspal. Menurut saya tidaklah. Tapi kalau pun ada, ya kontraktor harus bertanggung jawab mencari alternatif AMP yang lain dari tempat yang lain agar tidak terlambat,” katanya.
Dalam sidak di salah satu lokasi jalan, Hendy didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jupriono menegur pelaksana di lapangan. “Yak opo iki? Kasihkan ke Pak Kepala Dinas, action plannya seperti apa. Kontraktor tanda tangan. Yang jelas ini sudah melanggar kontrak. Tapi masih mungkin bisa kalau memang ada keseriusan,” kata Hendy kepada pelaksana proyek di lapangan.
Bupati Hendy minta agar ada penjadwalan ulang pengerjaan bagi kontraktor yang terlambat. “Tentunya saya minta dilakukan re-schedulling (penjadwalan ulang), untuk mengatur kecepatan kegiatan, speed-nya ditambah dengan waktu yang terbatas. Setelah dihitung, nanti akan ketahuan berapa kebutuhan material, alat, tenaga,” katanya. [wir/beq]
