Magetan (beritajatim.com) – Wilayah dengan topografi pegunungan membuat Magetan harus mulai waspada. Mudahnya genangan di kawasan Jalan Sukowati dan luapan air di beberapa sungai membuat pemerintah setempat harus melakukan kajian dari dampak yang terjadi akibat beberap aaktivitas di wilayah pegunungan.
Abdul Qodir Addaqhil, Kepala Pusat Kebencanaan dan Mitigasi Lingkungan Universitas Negeri Malang menyebut bahwa Magetan punya potensi terlanda banjir bandang seperti Kota Batu jika alih fungsi lahan di kawasan pegunungan dilakukan terus menerus. Pemkab Magetan tak boleh sekadar memikirkan nilai investasi yang besar. Semua sektor harus mulai memikirkan dampak berkepanjangan.
‘’Bencana hidrometeorologi itu sudah bukan lagi karena perkara cuaca ataupun curah hujan tinggi. Tapi, apakah kita sebagai masyarakat sudah melihat jauh ke belakang. Seperti apa yang kita lakukan pada lingkungan, sehingga sampai terjadi hal seperti ini. Dan kebetulan Magetan memiliki kondisi geografis yang sama seperti Kota Batu dan daerah Puncak Bogor yang cukup bergantung pada aktivitas pariwisata,’’ kata mahasiswa Doktoral Department of Environment and Geography – University of York, Inggris Raya itu.
Qodir menyebut, wilayah pegunungan di Magetan terus dieksploitasi maka bias jadi bencana yang terjadi semakin besar. Analisis dan kajian mendalam terkait mendirikan atau melakukan aktivitas wisata di kawasan hutan ataupun mendirikan bangunan di wilayah pegunungan harus dilakukan. Pemerintah tak boleh han ya melihat dan berkiblat pada nilai investasi maupuna pendapatan asli daerah (PAD).
‘’Kami melihat di Magetan kan cukup banyak bangunan di kawasan pegunungan. Terutama daerah Plaosan. Dan wisata hutan yang seharusnya mulai dikurangi atau tidak lagi boileh ditambah. Meski tidak menebang hutan tapi tetap memberikan dampak yang signifikan,’’ kata dosen Universitas Negeri Malang itu.
[berita-terkait number=”4″ tag=”magetan”]
Berkaca pada analisa dari kampus yang menaunginya, ada 70 lebih bangunan di Kota Batu yang tidak memiliki ijin. Masyarakat setempat cenderung membangun terlebih dulu bangunan sebelum mengurus ijin. Dia meyakini hal itu juga pasti terjadi di Magetan dan jika tetap diteruskan seperti itu, maka bisa memberikan ancaman serius.
‘’Perlu ketegasan dari pemerintah. Terkait lingkungan seharusnya tdiak ada lagi tawar menawar. Karena dampaknya bisa jadi langsung terjadi atau menunggu beberapa tahun lagi. Jangan sampai seperti Kota Batu, banyak aktivis yang sudah concern terhadap dampak eksploitasi wisata dan pembangunan penginapan. Namun, tak digubris pemerintah dan berakhir bencana alam,’’ katanya. [fiq/but]
