Mojokerto (beritajatim.com) – Gubenur Jawa Timur, Soekarwo menegaskan, ada empat program wajib yang harus dijalankan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto periode 2018-2023. Hal tersebut disampaikan saat acara Serah Terima Jabatan Walikota dan Walikota Mojokerto dan Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto dalam Rangka Mendengarkan Pidato Penyimpanan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota masa jabatan 2018-2023.
\\\”Saya sudah gambarkan, poinnya selesaikan dengan urusan wajib, non wajib dan baru pilihan. Wajib ada 4 yakni pendidikan kesehatan, tata ruang perumahan rakyat dan fasilitas kehidupan masyarakat, keamanan dan ketertiban, penanggungjawab problem sosial,\\\” ungkapnya ditemui usai acara di Gedung Olahraga dan Seni Mojopahit, Kota Mojokerto, Jum\\\’at (21/12/2018).
Menanggapi hal tersebut, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasi mengatakan, di awal pemerintahan ini Geburnur Jawa Timur dinilai sudah memberikan arahan. \\\”Maka bagi kami berdua, itu hukumnya wajib kami laksanakan. Jabatan ini adalah amanah, apa yang beliau sampaikan itu adalah amanah dari UU. Sudah menjadi kewajiban kami berdua untuk menjalankan,\\\” katanya.
Masih kata Ning Ita (sapaan akrab, red), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2029 sudah di dok yang semua mengaju pada Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang sudah dibuat mulai tahun 2018. Sementara saat itu, ia belum ikut merancanakan sehingga apa yang sudah direncanakan maka akan daksanakan sesuai dengan APBD yang disahkan oleh DPRD.
\\\”Dan selanjutnya baru kemudian kami akan merencanakan program prioritas sesuai visi misi sesuai dengan arahan dengan beliau. Bahwa urusan hal wajib akan dilakukan pertama baru kemudian sunah. Termasuk pendidikan yang menjadi hal wajib. Tadi dalam sambutan sudah saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemimpi Kota Mojokerto sebelumnya,\\\” ujarnya.
Karena, lanjut Ning Ita, Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya sudah meletakan banyak dasar kebaikan di Kota Mojokerto. Namun mungkin bila ada yang terlewat dan belum ter-cover kebutuhan akan kesejahteraan warga maka menjadi tugas pimpinan yang baru selanjutnya untuk memenuhi apa yang terlewatkan tersebut.
\\\”Salah satunya, keyword Mojopahit. Keyword bagian dari cara kami untuk memberikan fasilitas infrastruktur yang tujuannya sebagai daya ungkit untuk ekonomi yang berbasis kerakyatan. Karena keywork nanti akan memadamkan PKL eks Alun-alun yang selama ini belum mendapatkan tempat, seperti di sepanjang Mojopahit. Mereka harus berkejaran dengan waktu karena ada aturan Satpol PP harus obrak,\\\” tuturnya.
Masih kata Ning Ita, pihaknya akan memfasilitasi tempat untuk di Mojopahit keywork agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa berdagang dengan aman. Sehingga hal tersebut menjadi bagian dari mengungkit untuk ekonomi perdagangan seperti yang disampaikan dalam salah satu visi misi. Namun tahun 2019 baru perencanaan sehingga pekerjaan fisik tetap tahubn berikutnya karena baru bisa dianggarkan. [tin/but]
