Ringkasan Berita:
- Banggar DPR menyoroti karut-marut data desil penerima subsidi yang dinilai membuat bantuan tidak tepat sasaran.
- Said Abdullah menyebut inclusion error dan exclusion error masih terjadi sejak era DTSK hingga DTSN.
- Pemerintah didorong memanfaatkan biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina untuk mempermudah verifikasi penerima.
- Banggar DPR meminta pemerintah menjelaskan kompensasi energi dan membuka kemungkinan evaluasi serta pengalihan sebagian anggarannya untuk subsidi masyarakat miskin.
Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti karut-marut data desil penerima subsidi yang dinilai masih membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Ia mendesak pemerintah segera membenahi persoalan tersebut sekaligus mengevaluasi skema kompensasi energi.
Said menilai kesalahan dalam penentuan desil membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima subsidi justru terlewat. Sebaliknya, kelompok yang tidak masuk kriteria penerima malah bisa mendapatkan fasilitas dari negara.
“Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima dia menerima. Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), problem besar,” tegas Said, Jumat (4/9/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut persoalan validitas data terus memicu aduan dari masyarakat. Menurutnya, status penerima yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya membuat penyaluran bantuan pemerintah menjadi bias.
“Sehingga tepat sasaran, kata kunci yang selalu kita tekankan, itu menjadi bias. Nah, sekarang saya minta jawaban pemerintah soal kompensasi,” lanjutnya.
Untuk mengurangi kesalahan dalam pendataan dan verifikasi penerima bantuan, Said mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi identifikasi biometrik. Ia menilai sistem seperti pemindaian retina mata atau sidik jari dapat menjadi pilihan yang lebih praktis sekaligus memudahkan masyarakat kelas bawah mengakses bantuan yang menjadi haknya.
“Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain, yang hanya pakai retina mata atau pakai sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari,” ujarnya.
Pemerintah mengklaim telah memutakhirkan 290,13 juta data individu dalam DTSN per 10 Juli 2026. Namun, Said menilai penjelasan mengenai pemutakhiran data tersebut belum menjawab persoalan yang ia pertanyakan terkait skema kompensasi energi.
Ia mempertanyakan apakah besaran anggaran kompensasi untuk industri masih layak dipertahankan atau sebagian dapat dialihkan untuk memperkuat subsidi bagi masyarakat miskin. Jika kompensasi tetap diperlukan, Said menilai efisiensinya perlu dievaluasi.
“Yang dijawab desilnya, yang belum terjawab kompensasinya. Apa tidak bisa kompensasi itu dikurangi, dialihkan ke subsidi? Pertanyaan saya, apakah industri-industri kita masih layak dapat kompensasi? Kalau memang layak dan wajib, berarti ada yang perlu dievaluasi dari sisi efisiensinya. Yang ingin kami pastikan adalah subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya. [asg/beq]






