Gresik (beritajatim.com)- Kami ini bukan takut ombak besar, tapi kalah sama sungai yang makin dangkal. Kalimat sederhana ini mewakili kegelisahan para nelayan di Kecamatan Ujungpangkah dan Sidayu, Kabupaten Gresik.
Bukan cuaca buruk, atau gelombang tinggi yang kini paling mereka khawatirkan, melainkan jalur sungai yang menjadi akses utama menuju laut justru semakin sulit dilalui.
Keluhan itu disampaikan langsung saat anggota DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Kurdi, menggelar reses di Pondok Pesantren Al Muniroh, Ujungpangkah, Selasa (21/7/2026). Di hadapan wakil rakyat, para nelayan memilih mencurahkan isi hati tentang perjuangan mereka yang semakin berat setiap kali hendak mencari nafkah.
Menurut mereka, pendangkalan di sejumlah sungai seperti Sungai Lebakan, Sungai Krobyokan, hingga beberapa alur sungai lainnya membuat perahu sering kesulitan melintas. Akibatnya, waktu melaut menjadi lebih lama dan risiko kerusakan perahu pun meningkat.
“Pendangkalan sungai sudah mengganggu jalur perahu kami. Karena itu kami berharap pemerintah segera melakukan normalisasi agar akses menuju laut kembali lancar,” ujar Rofiq salah satu nelayan.
Tak hanya soal sungai, nelayan juga mengaku aktivitas mereka pada malam hingga dini hari masih dibayangi rasa waswas. Minimnya penerangan di kawasan dermaga membuat proses menyiapkan perahu maupun membongkar hasil tangkapan menjadi kurang aman.
Untuk itu, mereka mengusulkan penambahan sekitar 9 hingga 12 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan dermaga agar aktivitas nelayan tidak lagi dilakukan dalam kondisi gelap.
Menanggapi aspirasi nelayan ini, anggota DPRD Gresik Muhammad Kurdi segera mempririoritaskan keluhan nelayan sebelum melaut.
“Sewaktu saya hitung kebutuhan PJU diperkirakan sekitar 9 hingga 12 titik di dermaga. Dengan penerangan yang memadai, aktivitas nelayan akan lebih aman dan nyaman serta dapat meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan,” paparnya.
Reses yang dihadiri sekitar 100 perwakilan masyarakat dari Ujungpangkah dan Sidayu itu juga mengangkat persoalan infrastruktur lain yang tak kalah mendesak.
Warga mengeluhkan sejumlah proyek pelebaran jalan kabupaten yang belum dibarengi pembangunan drainase. Akibatnya, saat hujan turun, air meluap hingga masuk ke permukiman dan memicu banjir di beberapa desa, seperti Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, serta sejumlah wilayah di Kecamatan Sidayu.
“Akibat tidak adanya drainase, air meluber ke pemukiman warga dan menyebabkan banjir. Ini menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat dan harus segera mendapat perhatian pemerintah daerah,” papar politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Kurdi memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait, termasuk Dinas PUTR dan Dinas Perikanan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk normalisasi sungai maupun pemasangan PJU tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya akan sangat dirasakan oleh nelayan.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga berharap program hibah untuk kelompok masyarakat, pondok pesantren, madrasah, sekolah swasta, yayasan, hingga lembaga keagamaan dapat kembali dijalankan pada tahun anggaran mendatang.
Bantuan hibah lanjut dia, dinilai penting untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tanpa harus membebani wali murid dengan kenaikan biaya sekolah.
“Banyak lembaga yang tidak ingin membebani wali murid dengan menaikkan SPP, tetapi di sisi lain mereka tetap membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan,” pungkasnya. [dny/but]
i
