Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menggelar rapat strategis di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Rabu, 15 Juli 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan untuk merumuskan solusi konkret dalam mengatasi problem kemacetan kronis yang kerap melanda jalur penyeberangan Selat Bali.
Guna memotong mata rantai kemacetan tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan skema redistribusi beban pelabuhan secara komprehensif. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus logistik dan pergerakan kendaraan pribadi yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Kemenhub memproyeksikan pengalihan sebagian arus kendaraan ke beberapa infrastruktur kepelabuhanan alternatif yang dinilai siap secara teknis untuk menyerap beban kepadatan arus lalu lintas harian.
“Kami menyiapkan alternatif seperti optimalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Tanjungwangi, hingga Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara. Tujuannya untuk mengurai beban di Ketapang-Gilimanuk yang kini padat bahkan di hari biasa,” ujar Dudy usai memimpin rapat koordinasi di Surabaya.
Di samping memecah konsentrasi kendaraan melalui pelabuhan penyangga, Kemenhub juga telah menginstruksikan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk melakukan peremajaan armada secara masif. Kebijakan ini mewajibkan operator pelat merah tersebut melakukan substitusi kapal berukuran kecil dengan kapal berkapasitas muat (gross tonnage) yang jauh lebih besar.
Dinamika lonjakan trafik kendaraan di koridor Ketapang-Gilimanuk saat ini dilaporkan tidak lagi mengenal musim liburan panjang (peak season). Kepadatan volume kendaraan terpantau konsisten terjadi setiap hari, sehingga menuntut adanya intervensi teknologi dan peningkatan kapasitas angkut penyeberangan secara signifikan.
Menhub Dudy menegaskan bahwa langkah peningkatan kapasitas muat kapal ini merupakan salah satu kunci utama meminimalkan waktu tunggu (downtime) kendaraan di dalam area kantong parkir pelabuhan.
“Kami meminta ASDP mengganti kapal-kapal kecil dengan ukuran besar. Ini langkah kunci agar lebih banyak penumpang dan kendaraan bisa tertampung,” tegas Dudy memberikan instruksi langsung.
Respons taktis dari pemerintah pusat tersebut mendapat apresiasi dan pujian langsung dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah menilai sinergi makro ini sebagai langkah strategis yang sangat produktif bagi penguatan ekonomi antardaerah.
Implementasi kebijakan integrasi pelabuhan penyangga ini diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan psikologis dan efisiensi waktu bagi para pelaku perjalanan mandiri, melainkan juga efektif dalam menekan pembengkakan biaya logistik nasional yang selama ini terhambat oleh antrean panjang truk ekspedisi di bibir pelabuhan. [tok/ian]
