Ponorogo (beritajatim.com) – DPRD Ponorogo menegaskan pentingnya keterlibatan penuh petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh kebutuhan pangan hingga tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan berasal dari Ponorogo. Hal itu penting agar manfaat ekonomi program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Bumi Reog.
Komitmen itu disampaikan Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno saat menerima aspirasi dari aliansi pendukung keberlanjutan Program MBG yang disampaikan beberapa waktu lalu. Kala itu, ia didampingi Wakil Ketua DPRD Pamuji dan Anik Suharto untuk berdialog sekaligus mendengar langsung berbagai aspirasi yang disampaikan.
“Intinya mereka menyampaikan keluhan, imbas dari MBG yang tidak jalan selama libur sekolah ini,” kata Dwi Agus Prayitno, ditulis Selasa (7/7/2026).
Kang Wie, sapaan akrabnya, menyebut penghentian sementara Program MBG selama masa libur sekolah memengaruhi penyerapan hasil produksi petani, peternak, hingga pelaku UMKM, yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan program.
“Program MBG ini telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro di Ponorogo,” katanya.
Selain mampu menyerap hasil produksi masyarakat, harga pembelian yang diterima pemasok juga dinilai lebih baik dibandingkan harga pasar. Karena itu, Dwi Agus meminta seluruh rantai pasok Program MBG di Ponorogo benar-benar memanfaatkan potensi daerah. Mulai bahan baku pangan hingga tenaga kerja, seluruhnya diharapkan berasal dari masyarakat lokal sehingga perputaran ekonomi tetap terjadi di Ponorogo.
“Pasokan hingga pekerja harus dari Ponorogo, agar ekonomi bisa berjalan, petani, peternak dan lain-lain bisa muter ekonomi mereka,” tegasnya.
Terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan Program MBG tetap berlanjut, Kang Wie menegaskan DPRD tidak memiliki kewenangan menentukan keberlangsungan program nasional tersebut. Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Ponorogo memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan petani, peternak, dan pelaku UMKM akan diteruskan melalui jalur partai maupun lembaga yang memiliki kewenangan. (end/kun)
