Ringkasan Berita:
- BPS Banyuwangi mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang menyasar seluruh rumah tangga di Banyuwangi.
- Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjadi salah satu responden dalam pendataan yang dilakukan petugas BPS.
- Sebanyak 1.953 petugas diterjunkan untuk melaksanakan sensus hingga 31 Agustus 2026.
- BPS memastikan data sensus bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan penarikan pajak.
Banyuwangi (beritajatim.com) – Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai di Kabupaten Banyuwangi. Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi menargetkan seluruh rumah tangga di daerah tersebut menjadi responden dalam pendataan yang berlangsung mulai 17 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjadi salah satu warga yang mengikuti pendataan tersebut. Petugas BPS melakukan sensus di kediamannya di Jalan Tunggul Ametung, didampingi langsung Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam.
Dalam proses pendataan, petugas mengumpulkan informasi terkait kondisi ekonomi rumah tangga sesuai instrumen yang telah disiapkan BPS.
“Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan apa yang ada di dalam rumah, terutama dari sisi ekonomi rumah tangga,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian masyarakat secara lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Data yang didapat akan mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat, yang nanti bisa menjadi bahan intervensi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil sensus juga akan memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang berkembang di Banyuwangi sehingga pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar pemkab mengetahui peta ekonomi Banyuwangi dan bagaimana pergerakannya. Sehingga kami bisa mengambil kebijakan dengan tepat untuk lebih menggerakkan ekonomi di daerah,” jelasnya.
Ipuk pun mengajak masyarakat Banyuwangi untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan terhadap seluruh rumah tangga di Banyuwangi.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, BPS Banyuwangi menerjunkan sekitar 1.953 petugas sensus yang akan melakukan pendataan hingga 31 Agustus 2026.
Abdus Salam berharap masyarakat bersikap terbuka saat menerima petugas BPS sehingga data yang dikumpulkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
“Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi, dan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Contohnya adalah program KUR yang lahir dari sensus ekonomi sebelumnya setelah mengetahui potret ekonomi Indonesia didominasi UMKM,” jelas Abdus Salam.
Ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan data yang diberikan karena seluruh informasi dijamin aman dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
“Mohon terima petugas dengan baik, isi jawaban dengan benar. Dan yang penting, data rahasia yang disampaikan tidak ada kaitan dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga,” tandasnya. [alr/beq]
