Ponorogo (beritajatim.com) – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo tahun 2026 berjalan relatif lancar. Namun, Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo menemukan satu persoalan yang akan menjadi perhatian serius pada pelaksanaan tahun depan. Yakni masih terbatasnya kuota jalur afirmasi di sejumlah sekolah negeri.
Temuan tersebut muncul setelah Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke sejumlah SMP negeri bersama Inspektorat dan Dinas Sosial. Selain memastikan proses penerimaan berlangsung sesuai aturan, tim juga mengumpulkan berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan SPMB tahun 2027.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Farida Nuraini, mengatakan Monev difokuskan untuk memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai ketentuan. Salah satu yang dicek ialah penerapan sistem pendaftaran secara daring di sekolah.
“Salah satu tujuan monev ke beberapa sekolah ini, yakni memastikan tidak ada gratifikasi dalam SPMB SMP di Ponorogo. Selaim itu kita mencari tahu apakah sistem penerimaan itu dilakukan secara benar, online atau tidak, dan semuanya dilakukan secara online,” kata Farida, Rabu (1/7/2026).
Hasil pemantauan itu menunjukkan pelaksanaan SPMB secara umum berjalan baik. Meski demikian, evaluasi menemukan bahwa daya tampung jalur afirmasi di beberapa sekolah, masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan calon murid dari keluarga penerima bantuan sosial. “Untuk evaluasi tahun mendatang, untuk jalur afirmasi memang masih kurang,” ujar Farida.
Karena itu, Dinas Pendidikan mengimbau masyarakat yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar memanfaatkan jalur afirmasi tersebut. Yakni dengan mendaftar me sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya saat pelaksanaan SPMB tahun depan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi siswa yang berhak memperoleh layanan pendidikan melalui jalur tersebut.
Menurut Farida, aturan mengenai kategori penerima jalur afirmasi juga masih membutuhkan penyempurnaan. Selama ini petunjuk teknis belum mengatur secara tegas mengenai desil penerima. Sehingga akan diusulkan menjadi salah satu poin evaluasi.
“Nanti yang masuk ya di desil 1. Dan kebetulan memang di dalam Juklak dan Juknisnya itu, tidak disebutkan desil berapa. Sehingga perlu kami jadikan bahan evaluasi untuk tahun depan itu, bahwa penerima KIP itu harus berada di desil 1. Kita akan kerja sama dengan Dinas Sosial,” jelasnya.
Di sisi lain, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak ke SMP negeri terus meningkat. Tak sedikit sekolah negeri berhasil memenuhi daya tampung, bahkan beberapa di antaranya menerima peserta didik melebihi pagu yang telah ditetapkan.
“Kalau SMP Negeri di kota Alhamdulillah semua itu terisi, bahkan melebihi dari pagu yang sudah ditetapkan di sekolah masing-masing. Mulai dari SMP 1, 2, 3, 4, 5, dan 6,” katanya.
Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah sekolah kawasan luar kota. Sekolah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan peserta didik kini telah memenuhi kuotanya. Meski begitu, masih ada beberapa sekolah di wilayah pinggiran yang belum terisi penuh sehingga pendaftaran secara offline tetap dibuka.
“Yang dulunya SMPN Babadan itu kurang, tapi sekarang itu alhamdulillah juga sudah full. Tapi memang ada beberapa sekolah-sekolah di pinggiran itu yang kurang kuotanya. Sehingga kami memberikan kesempatan melalui pendaftaran offline bagi siswa yang sampai saat ini belum mendapatkan sekolah,” ungkap Farida.
Pendaftaran offline tersebut masih dibuka hingga kuota sekolah terpenuhi. Apabila sampai batas waktu pada Juli kuota belum juga terisi, proses penerimaan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
Berdasarkan pemetaan Dinas Pendidikan, sekitar 80 persen lulusan SD negeri di Kabupaten Ponorogo tahun ini memilih melanjutkan pendidikan ke SMP negeri. Jumlah lulusan SD yang mengikuti SPMB tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 7.000 siswa.
“Dari hasil pemetaan kita, lulusan SD negeri di Kabupaten Ponorogo kita sudah 80 persen sudah masuk ke kita semua,” ungkap Farida.
Meningkatnya minat masyarakat tersebut mendorong Dinas Pendidikan mulai menyiapkan langkah lanjutan. Salah satunya dengan membuka peluang penambahan pagu penerimaan siswa baru pada tahun 2027 melalui koordinasi bersama BPMP.
“Kita akan coba lakukan pembahasan lebih ulang apakah dimungkinkan nanti kita berkoordinasi dengan BPMP untuk penambahan pagu di 2027,” pungkasnya. [end/suf]
