Ringkasan Berita:
- Aliansi SPPG Blitar membantah tudingan MBG hanya menguntungkan elite politik dan pengusaha besar.
- Dapur MBG disebut dibangun melalui investasi gotong royong masyarakat dengan nilai Rp1-3 miliar.
- Program MBG di Blitar Raya diklaim menggerakkan 5.000-7.000 pekerja dan relawan lokal.
- SPPG Blitar mendukung kebijakan efisiensi BGN selama libur sekolah.
Blitar (beritajatim.com) – Aliansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Peta Blitar Raya membantah anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya menjadi ladang keuntungan bagi elite politik maupun pengusaha besar. Melalui apel bersama ribuan relawan di Blitar, pengelola program menegaskan bahwa operasional dapur gizi dibangun dengan semangat gotong royong masyarakat.
Koordinator Aliansi SPPG Peta Blitar Raya sekaligus Koordinator Relawan Merah Putih SPPG Jawa Timur, Bambang Kaspo, mengatakan modal pembangunan dapur MBG di Blitar berasal dari kelompok masyarakat yang berinvestasi secara bersama-sama, bukan dikuasai satu pemodal besar.
“Pemodal itu belum tentu mereka pengusaha besar loh. Para mitra ini mendirikan dapur dengan investasi Rp1-3 miliar itu dari hasil iuran. Jadi mereka berkelompok, patungan, bukan dikuasai satu pengusaha besar saja,” ujar Bambang, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Bambang, pola kemitraan tersebut menunjukkan kepemilikan sarana produksi dalam program MBG berada di tangan masyarakat. Karena itu, ia menilai tudingan mengenai monopoli elite dalam pelaksanaan program tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain menepis isu tersebut, Bambang memaparkan dampak ekonomi yang dihasilkan program MBG di Blitar Raya. Saat ini terdapat sekitar 160 SPPG, terdiri atas 30 dapur di Kota Blitar dan 129 dapur di Kabupaten Blitar.
Dengan rata-rata menyerap 47 hingga 50 pekerja di setiap dapur, program tersebut disebut telah menggerakkan sekitar 5.000 hingga 7.000 relawan dan tenaga kerja lokal.
Tak hanya membuka lapangan kerja, setiap dapur MBG juga diwajibkan bekerja sama dengan sekitar 15 pemasok lokal yang terdiri dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.
Sebagai gambaran, satu dapur gizi mampu menyerap antara satu hingga dua kuintal beras setiap hari. Belum termasuk kebutuhan sayuran, telur, daging, dan berbagai bahan pangan lain yang dipasok langsung dari produsen lokal.
Bambang juga menanggapi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara distribusi makanan selama tiga pekan masa libur sekolah, termasuk penghentian sementara insentif bagi pelaksana program.
Ia mengakui kebijakan tersebut memunculkan keberatan di sejumlah daerah. Namun, SPPG di Blitar memilih mendukung langkah pemerintah sebagai bagian dari efisiensi dan evaluasi program.
“Nah, kita yang di Blitar tidak ada masalah. Kita ikuti saja apa kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi. Saya pikir kita mendukung untuk kegiatan efisiensi sekaligus evaluasi ke depan,” tegasnya.
Selama masa penghentian sementara operasional, para pekerja dapur diistirahatkan sementara. Meski demikian, petugas piket tetap menjaga kebersihan, keamanan, dan seluruh aset dapur agar siap kembali beroperasi saat kegiatan belajar mengajar dimulai.
Aliansi SPPG Peta Blitar Raya berharap pemerintah melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di tingkat daerah. [owi/beq]
