Ringkasan Berita:
- Ketua Umum DPP PPSM Achmad Wafid membantah tudingan pengelolaan keuangan organisasi tidak transparan.
- Pengurus mengaku telah mengundang anggota untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangan, namun undangan tidak dihadiri.
- Wafid menegaskan seluruh transaksi keuangan tercatat dan dikelola bendahara organisasi.
- PPSM mengedepankan tabayun dan musyawarah untuk menyelesaikan polemik yang muncul di internal organisasi.
Mojokerto (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Paguyuban Pedagang Sembako Madura (PPSM), Achmad Wafid, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan organisasi selama ini dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia membantah anggapan bahwa penggunaan dana yang berasal dari iuran anggota tidak dikelola secara transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas tuntutan transparansi anggaran yang disuarakan oleh perwakilan anggota PPSM Mojokerto Raya dalam aksi damai di Alun-alun Wiraraja, Kota Mojokerto, Kamis (25/6/2026).
Wafid mengatakan, sebelum aksi berlangsung, pengurus telah mengundang sejumlah anggota untuk menghadiri rapat yang secara khusus membahas laporan pertanggungjawaban keuangan organisasi. Namun, undangan tersebut tidak dihadiri oleh pihak yang kemudian melakukan aksi.
“Terkait keterbukaan laporan keuangan, saya sudah mengundang mereka untuk rapat dan menyampaikan laporan keuangan. Namun mereka tidak datang dan tetap memilih melakukan aksi,” ungkapnya.
Menurut Wafid, seluruh transaksi keuangan organisasi selama ini dikelola oleh bendahara dan dicatat dalam administrasi organisasi. Karena itu, ia menegaskan tidak ada upaya menutup-nutupi penggunaan anggaran.
“Masalah keuangan sudah real semuanya dan ada di bendahara. Ketua umum tidak tahu-menahu secara langsung terkait keluar masuknya uang karena semuanya berada di bendahara dan tercatat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengurus juga telah menggelar rapat luar biasa dengan agenda laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk komitmen memberikan penjelasan kepada anggota sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman terkait pengelolaan dana organisasi.
“Kami sudah melakukan rapat luar biasa dengan tema laporan pertanggungjawaban agar persoalan ini tidak berkembang menjadi aksi. Namun mereka tidak mau hadir tapi kalau mereka ingin menyampaikan aspirasi, silakan. Itu hak mereka. Saya menerima dengan lapang dada dan tidak ada masalah,” katanya.
Meski demikian, Wafid mengaku tetap menghormati langkah anggota yang memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi damai. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak setiap anggota organisasi selama dilakukan secara tertib.
Ia juga menyatakan terbuka apabila anggota menginginkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran organisasi.
“Saya justru ingin semuanya dibuka secara terang-benderang. Kalau ada yang ingin mengetahui laporan keuangan, mari duduk bersama dan dibahas melalui forum musyawarah dan dialog internal,” jelasnya.
PPSM merupakan organisasi yang mewadahi pedagang sembako Madura di sejumlah daerah di Jawa Timur maupun luar provinsi. Sejak berdiri pada 2024, organisasi tersebut disebut telah memiliki sekitar 1.500 toko anggota yang tersebar di delapan kabupaten dan kota.
Wafid berharap polemik mengenai transparansi keuangan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik tanpa mengganggu soliditas organisasi yang selama ini dibangun sebagai wadah pemersatu pedagang sembako Madura.
“Kami mengedepankan tabayun dan musyawarah. Semua persoalan organisasi sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota,” pungkasnya.
Sebelumnya, perwakilan anggota Paguyuban Pedagang Sembako Madura (PPSM) Mojokerto Raya menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Wiraraja, Kota Mojokerto. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran organisasi yang selama ini dihimpun dari iuran para anggota. [tin/beq]
