Ringkasan Berita:
- Pemkab Pasuruan memastikan efisiensi anggaran tidak menurunkan kualitas layanan publik.
- SILPA tahun anggaran sebelumnya akan dimanfaatkan untuk menutup defisit pada perubahan APBD.
- Pemerintah juga menyiapkan strategi peningkatan PAD melalui sektor pariwisata dan ekonomi digital.
- Program pasar murah bersubsidi serta perbaikan irigasi tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah daerah memberikan jawaban resmi atas evaluasi pengelolaan sisa anggaran dalam sidang paripurna ketiga DPRD Kabupaten Pasuruan. Agenda tersebut membahas ketahanan struktur pembiayaan daerah serta keberlanjutan pelayanan publik melalui jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Pihak eksekutif memastikan bahwa penataan pos belanja operasional tidak akan memicu penurunan mutu pada sektor-sektor vital di tingkat kecamatan. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Efisiensi tersebut tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” ujar Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, Senin (22/6/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Sobih itu menambahkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya akan dialokasikan untuk menutup defisit pada perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
Mengenai penundaan penyertaan modal kepada perusahaan daerah, pemerintah menyatakan alokasi pembiayaan tersebut masih berpeluang direalisasikan pada tahun anggaran ini. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan tingkat kesehatan manajemen perusahaan daerah serta kemampuan keuangan daerah.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, pemerintah daerah juga mulai mengarahkan strategi diversifikasi pendapatan melalui optimalisasi retribusi sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi digital. Sistem penagihan berbasis elektronik terus dikembangkan guna memperluas basis data wajib pajak sekaligus mempermudah transaksi.
“Penyusunan skenario fiskal adaptif akan menjadi bagian integral dari perencanaan APBD tahun anggaran 2027 untuk mengantisipasi guncangan eksternal,” tambah Gus Sobih.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menyatakan siap memfokuskan belanja daerah pada program-program yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terkait usulan perbaikan fasilitas pertanian, pemerintah memastikan pengajuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier di sejumlah kecamatan wilayah hilir telah masuk dalam tahapan operasional. Sementara untuk kawasan dataran tinggi yang mengalami keterbatasan sumber air tanah, pemerintah akan mengkaji alternatif solusi selain pembangunan sumur bor.
Di sektor sosial, program pasar murah bersubsidi dipastikan tetap berlanjut dan akan dilaksanakan secara merata di 24 kecamatan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan. Seluruh penjelasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari nota jawaban eksekutif yang akan menjadi bahan pembahasan DPRD dalam penyusunan regulasi pertanggungjawaban keuangan daerah. [ada/beq]
