Malang (beritajatim.com) – Intensitas perjalanan dinas luar negeri yang dilakoni Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir memantik sorotan publik. Merespons hal ini, pakar Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya (UB), Pantri Muthriana Erza Killian, S.IP., M.IEF., Ph.D, menekankan bahwa lawatan kenegaraan memang krusial, namun wajib dibarengi dengan haluan kebijakan yang gamblang juga capaian riil.
Akademisi FISIP UB yang akrab disapa Erza ini menjabarkan, pertemuan tatap muka antar-kepala negara secara prinsipil tidak bisa digantikan. Sebab, ada dimensi diplomasi tertentu yang hanya optimal jika dijajaki melalui interaksi personal secara langsung.
Kedekatan emosional dan hubungan bilateral yang erat di level pucuk pimpinan, menurut Erza, kerap menjadi stimulus penting guna mengunci kesepakatan strategis di bidang politik, pertahanan, maupun ekonomi global.
“Kunjungan luar negeri oleh kepala negara itu tetap krusial. Dalam dunia diplomasi, ada tipe jalinan relasi yang memang menuntut kehadiran fisik dan pendekatan personal. Komunikasi dan ikatan tertentu baru bisa terbangun secara solid ketika para pemimpin negara berdialog langsung,” tutur Erza, Kamis (18/6/2026).
Kendati demikian, Erza memberikan catatan kritis. Dirinya menggarisbawahi bahwa tolok ukur kesuksesan sebuah diplomasi preventif maupun ofensif bukan dinilai dari seberapa sering kunjungan itu dilakukan, melainkan pada urgensi substansi agenda serta relevansinya terhadap visi strategis Indonesia.
Ia menilai, mobilitas global Presiden idealnya terintegrasi penuh dalam cetak biru diplomasi nasional yang koheren, bukan bergerak secara parsial. Erza mengingatkan, Indonesia saat ini telah ditopang oleh infrastruktur diplomatik yang sangat mapan, yakni lebih dari 130 kantor perwakilan resmi di berbagai belahan dunia.
“Jika sebuah urusan diplomasi sebenarnya sanggup diakomodasi dan diselesaikan oleh jajaran perwakilan kita di luar negeri, maka figur Presiden tidak perlu turun langsung ke lapangan. Kehadiran kepala negara baru menjadi mutlak tatkala ada kepentingan mahapenting yang tidak dapat didelegasikan kepada level diplomat yang lebih rendah,” urainya secara gamblang.
Lebih lanjut, tingginya frekuensi penerbangan internasional orang nomor satu di Indonesia tersebut dinilai memicu diskursus di ruang publik terkait manifesto politik luar negeri RI saat ini. Erza tidak menampik bahwa Indonesia memegang teguh doktrin politik bebas-aktif yang adaptif terhadap semua kekuatan global. Namun, strategi berteman dengan semua wajib diselaraskan dengan determinasi prioritas yang konkret agar posisi tawar Indonesia tetap disegani.
“Saat kita mencoba merangkul dan membangun hubungan dengan seluruh pihak tanpa memetakan skala prioritas yang presisi, publik maupun mitra global akan kesulitan menerjemahkan ke mana arah dan target utama kebijakan luar negeri kita sesungguhnya,” tegasnya.
Langkah Presiden yang maraton mengunjungi negara-negara adidaya mulai dari China, Amerika Serikat, hingga Rusia diakui Erza sebagai langkah taktis menjaga ekuilibrium hubungan internasional. Walau demikian, dirinya melihat implikasi konkret dari manuver tersebut belum tersosialisasi dengan transparan di tengah masyarakat.
Meskipun masa kepemimpinan ini tergolong baru untuk dievaluasi dampak jangka panjangnya, Erza mewanti-wanti agar pola diplomasi tanpa lokus yang tajam tidak berujung pada bias orientasi di panggung global. Konsistensi, menurutnya, adalah jangkar utama kredibilitas internasional suatu negara.
“Apabila ritme kerja tanpa skala prioritas yang spesifik ini dipertahankan dalam jangka panjang, maka dunia internasional akan kesulitan membaca apa yang menjadi core interest atau kepentingan inti dari kebijakan luar negeri Indonesia,” kata Erza mengingatkan.
Erza optimistis Indonesia sejatinya punya modalitas kuat di sektor eksternal. Berbekal korps diplomat tepercaya dan sebaran perwakilan yang masif, problem fundamental saat ini murni terletak pada navigasi pembagian prioritas pemerintah. Karenanya, ia merumuskan tiga rekomendasi strategis bagi kabinet saat ini.
Pertama, mengembalikan sekaligus memperkokoh kedudukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebagai panglima koordinasi kebijakan luar negeri.
Kedua, mendongkrak keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik pada setiap agenda lawatan Presiden, mencakup target taktis hingga hasil nyata yang dibawa pulang ke tanah air.
Ketiga, mendefinisikan ulang posisi diplomasi Indonesia, apakah akan berfokus pada strategi middle power, penguatan jalur multilateral, atau kepemimpinan berbasis isu spesifik.
“Instrumen diplomasi kita sesungguhnya sangat perkasa. Kita memiliki SDM diplomat kawakan dan jaringan global yang luas. Komponen yang mendesak saat ini hanyalah kompas kebijakan yang jelas, agar seluruh instrumen tersebut dapat dikerahkan secara terukur dan efektif,” pungkas dosen UB tersebut. (dan/but)
