Surabaya (beritajatim.com) – Massa aksi demontrasi aliansi mahasiswa Jawa Timur digelar di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Rabu (17/6/2026). Mahasiswa menyampaikan pesan solidaritas kepada kelompok massa yang menyuarakan aspirasi serta tuntutan di beberapa daerah. Misalnya Jakarta, Jogyakarta, Bandung, Makassar, dan lainnya.
Perwakilan massa aksi Surabaya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, M Rizqy Senja, mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah hari ini menjadi bukti mahasiswa masih memiliki kepekaan dan perhatian kepada negara. Kondisi negara yang saat ini kondisinya dinilai sedang tidak baik-baik saja.
“Pecahnya (demo) di setiap daerah itu merupakan pertanda bahwasanya mahasiswa hari ini masih peka, masih tetap kritis untuk mengawal kebijakan negara dan kekuasaan,” ujar Senja, Rabu.
Ia mengatakan, aksi mahasiswa akan terus berlanjut dengan eskalasi yang lebih luas dan turut mengajak elemen masyarakat. Aksi akan disampaikan dengan semangat mengedukasi, serta disampaikan secara damai dalam beragam bentuk penyampaian aspirasi.
“Hari ini kami mahasiswa dan nanti akan mengajak seluruh masyarakat luas gitu, (masyarakat) harus betul-betul memperhatikan bahwa negara sekarang diambil alih oleh kroni-kroni yang hanya mementingkan perut mereka sendiri,” tegasnya.
Menurut Senja, pemerintah dalam merespon aksi-aksi dan aspirasi perubahan yang disampaikan mahasiswa menunjukan sikap yang pesimistis. Oleh karena itu, rententan aksi dari mahasiswa akan terus digelar tanpa diberikan tenggat waktu.
“Mensesneg sudah bilang katanya perubahan itu tidak semuanya pakai tenggat. Itu merupakan bentuk pesimistis dari pemerintah hari ini pada akhirnya,” kata dia.
“Pun ketika misalnya (kami mahasiswa) ditanya tenggat, kami akan minta hari ini diperbaiki. Kami minta besok diperbaiki, dan selamanya harus diperbaiki,” pungkasnya.
Diketahui, aksi aliansi mahasiswa Jawa Timur yang digelar hari ini mengusung sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Untuk BEM Unair sendiri mengusung 16 tuntutan, sebagai berikut:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. (rma/but)
