Ringkasan Berita:
- Warga menggelar aksi unjuk rasa memprotes jalur pengalihan proyek Jembatan Bokwedi yang dinilai berbahaya.
- Massa menyebut sembilan orang meninggal dunia dalam tiga bulan sejak pengalihan arus diberlakukan.
- Demonstran mendesak kendaraan logistik dialihkan ke akses tol agar tidak melintasi kawasan padat penduduk.
- Warga mengancam menggelar aksi lebih besar jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
Pasuruan (beritajatim.com) – Aksi unjuk rasa digelar elemen masyarakat di jalur utama Kota Pasuruan sebagai bentuk protes atas lambatnya penanganan pemerintah terhadap persoalan lalu lintas selama proyek pembangunan Jembatan Bokwedi berlangsung.
Massa menilai pengalihan arus kendaraan yang telah diberlakukan selama sekitar tiga bulan justru menciptakan jalur berisiko tinggi karena kendaraan roda dua harus berbagi ruas jalan dengan truk-truk logistik bertonase besar.
Koordinator aksi sekaligus tokoh masyarakat, Ayik Suhaya, mengatakan kebijakan pengalihan arus tersebut telah menelan korban jiwa dan hingga kini belum diikuti langkah penanganan yang memadai dari pemerintah daerah.
“Kebijakan wali kota sudah berapa bulan seperti ini, patut diduga terkesan ada dugaan membunuh rakyat Kota Pasuruan. Kurang lebih sudah tiga bulan ini semenjak peralihan arus jalan akibat proyek pembangunan Jembatan Bokwedi sudah menelan 9 korban jiwa,” ujar Ayik.
Menurut massa, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama selama proyek infrastruktur berlangsung. Mereka mendesak Pemerintah Kota Pasuruan segera menerbitkan kebijakan yang mengalihkan kendaraan angkutan logistik ke jalur tol agar tidak lagi melintasi kawasan permukiman padat.
Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah kota, demonstran juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD serta koordinasi antara Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian dalam mengatasi persoalan lalu lintas.
Mereka menilai lambatnya respons lintas instansi membuat risiko kecelakaan di jalur pengalihan terus meningkat dari waktu ke waktu.
Sebagai bentuk peringatan, massa membentangkan spanduk dan selebaran berisi tuntutan agar pemerintah segera melakukan pembenahan terhadap jalur yang mereka sebut sebagai “jalur maut”.
Apabila tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, warga mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar.
“Jikalau seorang Wali Kota Pasuruan dan wakilnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan jalur maut ini, maka kami persilahkan untuk mengundurkan diri,” tegas Ayik.
Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan konsekuensi atas kegagalan pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat selama proyek berlangsung.
Keluhan serupa juga disampaikan Rudi, seorang sopir mebel yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Ia mengaku telah menyaksikan langsung korban meninggal akibat kecelakaan sejak arus lalu lintas dialihkan.
“Kemarin itu ada dua yang meninggal dunia, sudah sejak pengalihan jalan itu,” kata Rudi. [ada/beq]
