Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menyoroti pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berharap agar aksi unjuk rasa mahasiswa terhadap pemerintah dilakukan dengan bahasa santun, sebagaimana kisah Nabi Musa menghadapi Firaun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya, M. Ramli Himawan, menilai bahwa pesan Menteri Agama (Menag) belum menggambarkan konteks utuh perjuangan Nabi Musa, terutama mengenai keberaniannya menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan tiran yang zalim.
Ramli menegaskan bahwa meskipun Nabi Musa diperintahkan berbicara dengan lemah lembut, beliau juga tetap menyampaikan kritik tegas terhadap praktik penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Firaun.
“Nabi Musa memang diperintahkan untuk berbicara dengan lemah lembut kepada Fir’aun, tetapi yang sering luput disampaikan adalah bahwa beliau tetap menyampaikan kritik secara tegas terhadap praktik penindasan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Fir’aun,” ujar Ramli, Selasa (16/6/2026).
Sementara dalam kerangka negara demokrasi, lanjut Ramli, kebebasan berpendapat dan hak mengkritik pemerintah adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang (uu) serta instrumen hak asasi manusia.
Oleh sebab itu, demonstrasi damai seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan etika penyampaian, tetapi juga sebagai mekanisme partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta membela kaum tertindas.
“Karena itu, demonstrasi damai tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai persoalan etika dalam penyampaian, melainkan juga sebagai bagian dari mekanisme partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” paparnya.
Menurut Ramli, esensi dari kisah Nabi Musa justru terletak pada keberpihakan terhadap kaum tertindas mustad’afin dan keberanian untuk mengoreksi penguasa yang menyimpang dari prinsip keadilan.
Ia pun menekankan agar pemerintah tidak menggunakan narasi tersebut secara sepotong-sepotong agar beban moral kritik tidak seolah-olah hanya dipikul oleh warga negara. Sebaliknya, penyelenggara negara pun perlu meneladani sikap terbuka terhadap kritik dan tidak meniru kesewenang-wenangan Firaun.
“Maka para penyelenggara negara juga perlu meneladani sikap terbuka terhadap kritik. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh kemampuan warga menyampaikan pendapat secara damai, tetapi juga oleh kesediaan pemerintah mendengar, merespons, dan memperbaiki kebijakan yang dipersoalkan masyarakat,” tegasnya.
Demokrasi yang sehat, bagi Ramli, tidak hanya diukur dari kemampuan warga menyampaikan pendapat dengan lembut, tetapi juga kesediaan pemerintah untuk mendengar, merespons, dan memperbaiki kebijakan.
Ia pun turut mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam pun, kritik terhadap penguasa bukanlah hal asing, di mana banyak tokoh dikenal berani mengingatkan pemimpin yang menyimpang. Dengan demikian, pesan moral yang lebih relevan saat ini adalah memastikan kekuasaan tetap tunduk pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak warga negara.
Pada akhirnya, demokrasi dibangun bukan melalui kepatuhan yang memiliki kesan membungkam kritik, melainkan lewat dialog yang memungkinkan rakyat dan pemerintah saling mengoreksi dalam kerangka konstitusi yang menjunjung tinggi hukum dan nilai moral keadilan.
“Di situlah nilai negara hukum, hak asasi manusia, dan ajaran moral tentang keadilan menemukan relevansinya,” pungkasnya.
Diketahui, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan harapan agar aksi unjuk rasa mahasiswa terhadap pemerintah yang digelar di sejumlah wilayah dilakukan dengan bahasa santun, sebagaimana kisah Nabi Musa menghadapi Firaun.
“Nabi Musa dan Nabi Harun diminta menghadap kepada Firaun, itu juga ditegaskan (dalam ayat Alquran). (Nabi Musa berbicara dengan) Firaun itu menggunakan ungkapan lain, bahasa yang santun. Jadi orang seperti Firaun pun juga perlu diberikan bahasa santun,” kata Nasaruddin mengambil contoh kisah Nabi Musa dengan Fir’aun yang disampaikan dihapan awak media di Hotel Claro Makassar.
Nasaruddin mengatakan sebagai menteri agama, dirinya memiliki kepentingan untuk mengingatkan kepada masyarakat, khususnya ummat beragama. Ia berharap aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan elemen masyarakat menjunjung tinggi akhlak dalam berkomunikasi.
“Jadi saya pikir sebagai warga bangsa, umat beragama, dalam berbagai hal tetaplah kita menerapkan akhlakul karimah saat menyampaikan gagasan. Enak kan kalau win-win solution, jangan loss-loss solution,” ucapnya. (rma/ted)
