Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, memberikan perhatian serius terhadap proses seleksi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur yang kini mulai mengerucut dua nama. Menurutnya, jabatan Kepala Bappeda merupakan posisi strategis yang akan menentukan arah pembangunan Jawa Timur dalam beberapa tahun ke depan.
“Komisi A menaruh perhatian serius terhadap proses seleksi Kepala Bappeda Jatim. Jabatan ini terlalu strategis jika penentuannya tidak benar-benar berbasis kapasitas dan merit system,” kata Saifudin Zuhri kepada beritajatim.com, Jum’at (12/6/2026).
Dia menegaskan proses pengisian jabatan tersebut harus menghasilkan figur terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang kuat. Saifudin mengingatkan agar tidak ada ruang bagi praktik kedekatan atau pertimbangan nonprofesional dalam penentuan pejabat strategis.
“Kami ingin memastikan yang terpilih nantinya adalah figur terbaik, bukan karena kedekatan tertentu. Kepala Bappeda menentukan arah pembangunan Jawa Timur sehingga dibutuhkan sosok yang kuat secara kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi program pembangunan,” tegasnya.
Menurut Saifudin, Jawa Timur saat ini menghadapi berbagai tantangan besar mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antarwilayah hingga sinkronisasi pembangunan kabupaten dan kota. Karena itu, Kepala Bappeda tidak cukup hanya berperan sebagai administrator birokrasi.
“Kepala Bappeda ke depan harus menjadi petarung pembangunan. Harus paham data, kuat dalam perencanaan, berani mengambil keputusan, dan mampu mengorkestrasi seluruh OPD agar visi besar Jawa Timur bisa diwujudkan,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Dia mengingatkan Bappeda tidak boleh hanya menjadi institusi penyusun dokumen perencanaan. Lebih dari itu, lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai Bappeda hanya menjadi tempat menyusun dokumen, tetapi lemah dalam memastikan pembangunan berjalan efektif. Jawa Timur membutuhkan perencanaan yang hidup dan mampu diterjemahkan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain seleksi Kepala Bappeda, Saifudin juga meminta percepatan pengisian sembilan jabatan eselon II yang masih kosong di lingkungan Pemprov Jatim. Menurut dia, terlalu lama bergantung pada pelaksana tugas dapat menghambat efektivitas birokrasi.
“Pejabat definitif memiliki kewenangan dan kepastian kepemimpinan yang lebih kuat. Jangan sampai birokrasi berjalan dalam mode sementara terlalu lama karena yang dikhawatirkan adalah melambatnya pengambilan keputusan strategis dan pelayanan publik,” pungkasnya.[asg/aje]
