Ringkasan Berita:
- Bupati Lumajang mengingatkan seluruh Kepala SPPG agar menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sesuai aturan.
- Saat ini terdapat 55 SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Lumajang.
- Pemkab Lumajang meminta para camat ikut mengawasi pelaksanaan program di lapangan.
- Bupati berharap evaluasi di BGN dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG.
Lumajang (beritajatim.com) – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, diingatkan untuk tidak bermain curang dalam menjalankan tugasnya mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pesan tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyusul pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagai informasi, saat ini terdapat 55 SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di Kabupaten Lumajang.
Menurut Indah, pergantian pimpinan BGN menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.
Meski demikian, Kepala SPPG tidak dilarang memperoleh keuntungan selama tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan BGN.
“Kepala BGN saja bisa dicopot, apalagi hanya sekadar Kepala SPPG, itu saja yang harus diingat,” kata Indah, Kamis (11/6/2026).
Indah mengaku selama ini cukup banyak warga Lumajang yang menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Program MBG melalui pesan WhatsApp yang dikirim langsung kepadanya.
Untuk menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, Pemkab Lumajang telah menginstruksikan seluruh camat di 21 kecamatan agar ikut melakukan pemantauan sehingga Program MBG dapat berjalan sesuai harapan.
Selanjutnya, ia berharap evaluasi setelah pergantian kepemimpinan di BGN dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Dengan demikian, keluhan masyarakat terhadap Program MBG di Kabupaten Lumajang diharapkan terus berkurang.
“Mudah-mudahan ke depan pengaduan yang masuk melalui WhatsApp saya semakin berkurang dan habis,” ungkap Indah. [has/beq]
