Bondowoso (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menyoroti pentingnya revitalisasi jalur kereta api (KA) nonaktif Kalisat-Panarukan yang telah mati suri 22 tahun.
Ia menilai jalur KA yang menghubungkan Jember-Bondowoso-Situbondo itu memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tapal kuda Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Nasim Khan dalam rapat dengar pendapat bersama PT Kereta Api Indonesia dan PT Industri Kereta Api (INKA) terkait evaluasi kinerja korporasi tahun 2025, roadmap 2026, serta strategi kolaborasi kedua perusahaan.
Menurut legislator asal daerah pemilihan Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso itu, jalur Kalisat-Panarukan merupakan aset strategis yang masih layak dihidupkan kembali guna mendukung konektivitas wilayah, distribusi logistik, hingga pengembangan sektor industri dan pariwisata.
“Jalur Kalisat-Panarukan masih memiliki potensi yang sangat besar. Jika direvitalisasi, dampaknya akan luar biasa bagi perekonomian masyarakat, industri, dan konektivitas wilayah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Nasim Khan, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai pengembangan jalur kereta di wilayah tapal kuda dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat transportasi massal yang efisien sekaligus mengurangi beban jalur darat.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap revitalisasi serta pembangunan rute baru jalur kereta api di Indonesia.
Selain revitalisasi jalur, Nasim Khan juga mendorong penguatan sinergi antara KAI dan INKA sebagai langkah strategis untuk memperkuat industri perkeretaapian nasional.
Menurutnya, KAI sebagai operator dan INKA sebagai manufaktur nasional harus berjalan beriringan dalam membangun ekosistem transportasi yang mandiri dan berdaya saing.
“INKA sebagai manufaktur dan KAI sebagai operator harus berjalan beriringan. Sinergi yang dibangun harus saling menguatkan, bukan justru melemahkan salah satu pihak. Tujuan akhirnya adalah memperkuat industri nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Nasim juga menyoroti persoalan keselamatan di perlintasan sebidang yang hingga kini masih menjadi tantangan serius. Ia meminta pengamanan di kawasan perlintasan diperkuat melalui pembangunan fasilitas keselamatan seperti palang pintu, sirine, CCTV, dan sistem pengawasan yang memadai.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Banyak perlintasan yang berada dekat dengan permukiman warga sehingga membutuhkan penanganan serius dan sinergi antara KAI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait,” tegasnya.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI DPR RI dan KAI sepakat melakukan penanganan perlintasan sebidang secara terpadu melalui penutupan perlintasan liar, pengamanan jalur prioritas, serta penerapan teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP).
Nasim Khan juga mengapresiasi kinerja KAI yang dinilai terus menunjukkan tren positif dari sisi pelayanan maupun peningkatan performa perusahaan. Namun demikian, ia mengingatkan agar aspek keselamatan tetap menjadi fokus utama guna menekan angka kecelakaan.
Sementara itu, ia berharap penyertaan modal negara (PMN) yang telah diberikan kepada INKA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas produksi, mempercepat modernisasi industri, dan memperkuat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
“INKA telah membuktikan kemampuannya dengan mengekspor produk ke berbagai negara. Karena itu kita harus terus mendukung agar kemampuan industri nasional semakin kuat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara maksimal,” pungkasnya. (awi/ted)
