Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) memaparkan capaian inovasi periode 2024–2025 kepada tim penilai Innovation Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Paparan ini menjadi bahan penilaian layanan daerah.
Penilaian tersebut melibatkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo. Hadir pula Guru Besar Universitas Sriwijaya, Dyah Natalisa, selaku tim penilai.
Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai membeberkan deretan program inovasi daerah. Program Terapan Ekonomi Guru Non-ASN (Proteg) dan East Java Innovative Education Summit (EJIES) menjadi andalan.
“Tim dari Kemendagri berkeliling ke berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Dindik Jatim memberikan dukungan jumlah inovasi terbanyak dalam IGA Award,” kata Aries, Senin (18/5/2026).
Sebanyak 196 dari total 398 usulan terobosan pendidikan Jatim telah mencapai tingkat kematangan tinggi. Penilaian ini berdasarkan validasi dan asas manfaat bagi masyarakat luas.
“Inovasi yang lahir merupakan jawaban atas persoalan yang ada di masyarakat. Tujuannya agar pendidikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekolah,” ucapnya.
Sementara itu, Yusharto Huntoyungo menegaskan Jatim masih mencatatkan skor tertinggi secara nasional. Namun, Jatim tidak boleh lengah karena provinsi lain terus melakukan akselerasi.
“Jawa Timur bukan dalam posisi aman meskipun sudah menjadi daerah terinovatif. Daerah lain juga melakukan upaya yang sama bahkan bisa lebih kuat,” tegas Yusharto.
Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antarinstansi agar terobosan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ekosistem kolaboratif ini dibutuhkan untuk mendukung puluhan program kegiatan pemerintah pusat.
“Tanpa inovasi, akselerasi program tidak akan cukup tercapai hanya dengan cara-cara biasa. Ekosistem inovasi perlu dibangun bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tambahnya.
Dari sudut pandang akademisi, Dyah Natalisa melihat budaya cipta karya di sekolah-sekolah Jatim sudah terbentuk dengan baik. Jatim dinilai selalu selangkah lebih maju.
“Budaya inovasi itu sudah terbentuk. Ini yang sulit. Karena kadang orang ingin berinovasi tetapi khawatir dengan risikonya,” jelas Dyah.
Ia mendorong agar praktik baik ini dilembagakan secara resmi. Langkah tersebut diperlukan agar program tetap berjalan meski ada pergantian tampuk kepemimpinan di masa depan.
“Inovasi yang baik harus dilembagakan sehingga siapapun pemimpinnya, praktik-praktik baik yang sudah berdampak nyata tetap bisa dilanjutkan dan dikembangkan,” tutupnya. [ipl/suf]
