Ponorogo (beritajatim.com) – Keresahan ribuan guru honorer di Ponorogo mulai memuncak. Mereka merasa keberadaannya belum benar-benar diakui negara, lantaran hingga kini belum bisa masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik merupakan sistem yang menjadi pintu utama berbagai program dan kebijakan pendidikan nasional.
Keluhan itu disampaikan Mahfud Danuri, guru honorer di salah satu SMP negeri di Ponorogo sekaligus Ketua Forum GTT Ponorogo. Menurutnya, sekitar 1.000 guru tidak tetap (GTT) di Ponorogo sampai sekarang masih berada di luar sistem Dapodik. Akibatnya, mereka hanya bisa menjadi penonton ketika berbagai program pemerintah pusat digulirkan untuk tenaga pendidik.
“Kami ini kurang lebih ada 1.000 GTT di Ponorogo yang belum diakui keberadaannya. Harapan kami sederhana, minimal bisa masuk Dapodik sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan kami,” ungkap Mahfud, Jumat (8/5/2026).
Dia menegaskan, para guru honorer tidak sedang menuntut insentif besar dari pemerintah daerah. Bahkan, kata dia, banyak guru rela tetap mengajar meski hanya menerima honor minim demi keberlangsungan pendidikan sekolah di Bumi Reog.
“Kami tidak menuntut apa-apa dari pemkab. Kalau memang anggaran berat, kami siap tidak menerima insentif dari daerah. Tapi tolong keberadaan kami diperhatikan,” katanya.
Bagi Mahfud, Dapodik menjadi kunci masa depan guru honorer. Sebab, tanpa masuk dalam sistem tersebut, mereka tidak bisa mengikuti berbagai program pemerintah, mulai peningkatan kompetensi hingga peluang kebijakan kesejahteraan guru.
“Dapodik itu kunci keguruan. Kalau sudah masuk Dapodik, ada program-program yang bisa kami ikuti. Sekarang kami hanya bisa melihat dari luar, kebijakan pusat tidak bisa kami manfaatkan,” ungkapnya.
Mahfud juga berharap Plt. Bupati Ponorogo Lisdyarita dan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri, ikut memikirkan nasib guru honorer yang selama ini tetap bertahan di tengah keterbatasan. Dia menyebut para GTT selama ini sudah berusaha mengikuti seluruh aturan dan harapan pemerintah daerah. “Kami menuruti apa yang diharapkan dinas. Tolong perhatian dari Pemkab Ponorogo,” tegasnya.
Menurut Mahfud, perjuangan agar bisa masuk Dapodik sudah berlangsung lama. Bahkan dirinya mengaku sudah menunggu sejak 2021, namun hingga kini belum ada kebijakan yang benar-benar membuka jalan bagi guru honorer di Ponorogo.
“Saya sendiri sudah lima tahun memperjuangkan ini. Sejak 2021 belum ada kebijakan. Kami mohon bagaimana caranya Dapodik segera dibuka supaya kami juga bisa merasakan kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Mahfud mengaku para guru honorer sebenarnya sudah beberapa kali datang ke dinas untuk mengonfirmasi persoalan tersebut. Namun, alasan keterbatasan anggaran daerah masih menjadi kendala utama. Di tengah kondisi itu, para guru honorer tetap bertahan menjalankan tugas mendidik siswa. Padahal, honor yang diterima jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Digaji Rp500 ribu, ya kami syukuri. Tapi kalau ditanya cukup, jelas tidak cukup,” ucap Mahfud.
Karena penghasilan terbatas, banyak guru honorer harus mencari pekerjaan tambahan demi menopang kebutuhan keluarga. Ada yang beternak, menjadi pengrajin, hingga mengambil pekerjaan sampingan lain setelah mengajar.
“Kami menyela waktu untuk beternak, jadi pengrajin, apa saja yang bisa dilakukan. Tapi kami tetap memikirkan anak-anak didik kami,” imbuhnya.
Mahfud menilai keberadaan guru honorer selama ini menjadi penopang sekolah, terutama saat banyak guru ASN memasuki masa pensiun. Tanpa guru GTT, menurutnya, proses belajar mengajar di sejumlah sekolah tidak akan berjalan maksimal. “Banyak guru PNS yang pensiun. Kalau tidak ada guru GTT, sekolah tidak akan berjalan,” pungkasnya. (end/kun)
