Surabaya (beritajatim.com) – Langkah PWNU se-Indonesia membentuk forum, kemudian menyatakan sikapnya kepada PBNU menjadi upaya yang tepat ditengah kebuntuan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi PBNU dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban PBNU saat ini adalah menyelenggarakan Konbes, Munas Alim Ulama dan Muktamar ke-35 NU sesuai jadwal yang ditetapkan.
Dikatakan buntu karena fakta pernyataan, antara Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, Waketum, Lora Amin Said dan Sekjend, Gus Ipul tidak saling sinkron menggambarkan kemajuan nyata menuju kepastian pelaksanaan 3 kegiatan wajib bagi PBNU jelang akhir masa jabatannya. Bahkan, ketiganya terkesan saling membela diri dan mengarahkan kelemahan kepada yang lain.
Forum PWNU sendiri terbentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar PWNU se-Indonesia pada 22 April 2026. Bersamaan dengan pertemuan zoom meeting yang diikuti 23 ketua PWNU se-Indonesia untuk mengkoordinasikan sikap bersama atas pelaksanaan munas alim ulama dan konbes yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari PBNU.
KH Abdul Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah, yang kemudian didaulat mewakili forum, dalam narasi resume zoom meeting, 22 April 2026 yang beredar, menyatakan bahwa Forum PWNU digunakan untuk merespon masalah dan kebuntuan NU melalui jalan Muktamar.
“Fokus mendiskusikan solusi atas dinamika, masalah dan kebuntuan-kebuntuan di NU melalui jalan Muktamar. Bukan membahas tentang suksesi siapa yang akan dicalonkan atau mencalonkan,” ungkap Gus Rozin dalam narasi resume tertulis.
“Mengerucutkan kesamaan ide dan gagasan untuk mendorong terlaksananya Munas dan Konbes yang sampai saat ini belum jelas. Menghadap Pejabat PBNU, sebagai daya dorong untuk terselenggaranya Muktamar,” tambahnya.
KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang dimintai tanggapan tentang forum PWNU, saat silturrahmi ke tokoh NU DKI Jakarta, KH Syukron Makmun, menyampaikan apresiasinya terhadap sikap dan motivasi forum PWNU se-Indonesia.
“Saya mengapresiasi forum PWNU dan sepakat dengan salah satu upayanya, mendorong agar Muktamar ke-35 NU segera terlaksana sesuai rencana,” kata Gus Salam.
“Apa yang dilakukan forum PWNU adalah terobosan besar paska ishlah di Kediri. Upaya konkrit dalam memecah kebuntuhan di internal PBNU, akibat dari konflik sekian lama,” tambahnya.
Gus Salam menceritakan kembali resolusi konflik PBNU yang diinisiasi oleh sesepuh NU dan masyayikh pesantren di akhir tahun 2025. Dan, dalam resolusi itu ditegaskan untuk segera menyelenggarakan Muktamar dengan kepanitiaan bersama; bersifat rekonsiliatif. Supaya conflict of interest tidak lagi mendominasi langkah-langkah menuju Muktamar.
“Saya berharap forum PWNU sepenuhnya mengedepankan kepentingan jam’iyyah. Mendorong PBNU agar tegas dan jelas segera menyelenggarakan konbes, munas alim ulama dan muktamar, sesuai jadwal,” ujar Gus Salam.
“Mudah-mudahan forum PWNU tidak terjebak dan terbawa arus kepentingan para pihak di PBNU. Independensinya harus terjaga betul, dan hal itu perlu dikomunikasikan serta ditindaklanjuti hingga ke PCNU-PCNU,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, salah satu isi keputusan rapat Forum PWNU, 27 April 2026, yang kemudian disampaikan secara resmi kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU adalah klausul “apabila sampai dengan bulan Agustus 2026, Muktamar belum diselenggarakan, maka PWNU dan PCNU menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada PBNU”.
Terhadap klausul yang disampaikan Forum PWNU kepada PBNU tersebut, Gus Salam meminta Forum PWNU agar turut berkontribusi aktif dan mengawal kelancaran pelaksanaan Muktamar sesuai jadwal.
“Forum PWNU bisa mengusulkan road-map menuju Muktamar on schedule. Ya, semacam rekomendasi kepada Panitia Muktamar PBNU agar melakukan langkah-langkah nyata dan tahapan secara terencana,” ungkap Gus Salam.
“Itu kan kontribusi nyata untuk perbaikan organisasi. Supaya tidak terperangkap pada kebuntuan-kebuntuan yang sebenarnya bisa diselesaikan,” pungkasnya. (tok/aje)
