Ponorogo (beritajatim.com) – Pejuang NIP untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo harus lebih bersabar. Bagaimana tidak, pemerintah daerah setempat mengencangkan keran rekrutmen aparatur sipil negara di Bumi Reog, dengan moratorium.
Ya, Pemkab Ponorogo memutuskan menghentikan sementara penerimaan CPNS hingga 2027. Hal itu memang sebuah langkah tak populer yang diambil, demi menyelamatkan struktur anggaran agar tidak “jebol” oleh beban belanja pegawai.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Suko Widodo, menegaskan bahwa moratorium ini, menjadi pilihan realistis di tengah tekanan anggaran daerah. Dia menyebutkan, porsi belanja pegawai Pemkab Ponorogo saat ini masih berada di angka sekitar 37 persen.
“Berangsur turun, target kami sebelum akhir 2026 bisa ditekan hingga 30 persen,” ungkapnya, ditulis Jumat (1/5/2026).
Suko menjelaskan, kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Sesuai regulasi Pemerintah Pusat, jika belanja pegawai tidak bisa ditekan hingga batas maksimal 30 persen pada 2027, maka ada potensi sanksi berupa pemotongan dana transfer ke daerah. Kondisi itu tentu akan berdampak luas pada kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Moratorium ini, lanjut Suko, tidak hanya berlaku untuk CPNS, tetapi juga mencakup pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan kata lain, untuk sementara waktu Pemkab Ponorogo tidak membuka rekrutmen aparatur baru.
“Kebijakan ini membatasi rekrutan CPNS 2025 sampai 2027. Untuk sementara kita maksimalkan pegawai yang ada,” jelasnya.
Suko pun meminta masyarakat yang berminat menjadi aparatur sipil negara untuk bersabar hingga kebijakan moratorium dicabut. Menurutnya, langkah ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai kondisi keuangan daerah ke depan.
Di sisi lain, moratorium ini membawa konsekuensi tersendiri. Suko mengakui, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo terus menyusut setiap tahun akibat pensiun. Sepanjang 2026 saja, sedikitnya 480 ASN memasuki masa purna tugas.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan di sejumlah sektor pelayanan publik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Ponorogo menyiapkan strategi penataan internal pegawai. Distribusi ASN akan diatur ulang agar lebih merata, terutama pada unit kerja yang mengalami kekurangan personel.
“Fokusnya penataan internal. Yang kelebihan kita arahkan ke yang kekurangan, supaya pelayanan tetap berjalan,” terang Suko.
Langkah moratorium ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Ponorogo tengah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pelayanan publik dengan kemampuan fiskal daerah. Di satu sisi, efisiensi anggaran menjadi keharusan. Namun di sisi lain, tantangan menjaga kualitas layanan tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.(end/ted)
