Ponorogo (beritajatim.com) – Bukan sekadar formalitas tahunan, DPRD Ponorogo benar-benar “menguliti” kinerja pemerintah daerah. Dalam evaluasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, sebanyak 16 rekomendasi dan catatan-catatan dilontarkan. Tentu itu menjadi cambukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar berbenah dan tak lagi bekerja dengan pola lama.
Rangkaian rekomendasi dan catatan itu disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (27/4/2026), setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD merampungkan pembahasan mendalam terhadap 12 OPD. Hasilnya, sejumlah sektor dinilai masih perlu percepatan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan.
“Panitia Khusus juga meminta OPD untuk terus berinovasi dalam bekerja, untuk Ponorogo yang lebih baik,” kata Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, usai rapat paripurna, Senin (27/4/2026).
Dwi Agus mengungkapkan bahwa catatan yang diberikan tidak sekadar administratif. DPRD Ponorogo melototi langsung sektor-sektor vital, seperti infrastruktur, tata kelola pemerintahan, layanan kesehatan, pelayanan publik, pendidikan, hingga pengembangan kebudayaan.
Dia juga menekankan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bentuk kontrol legislatif. Selain itu juga sekaligus dorongan agar pemerintah daerah bergerak lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD Ponorogo berharap tidak ada lagi pola kerja stagnan di tubuh OPD.
“Harapan kami, seluruh rekomendasi dan catatan ini bisa ditanggapi dengan serius dan diperbaiki sejalan dengan visi serta misi Bupati Ponorogo,” ungkap politisi dari PKB tersebut.
DPRD Ponorogo juga memastikan proses pengawalan belum selesai. Rekomendasi yang telah disusun akan kembali difinalisasi sebelum menjadi keputusan resmi lembaga legislatif dan diserahkan kepada pihak eksekutif. “Setelah ini menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, lalu akan kami serahkan kepada Plt Bupati,” katanya.
Sementara itu, Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyambut hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah. Dia pun menilai masukan dari DPRD menjadi pijakan dalam menentukan prioritas kebijakan ke depan. “Terima kasih atas evaluasi serta masukan yang diberikan. Ini akan menjadi bahan kami ke depan dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” pungkasnya. (end/kun)
