Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menaruh perhatian serius terhadap kasus penyalahgunaan gas subsidi yang baru-baru ini dibongkar oleh pihak kepolisian di wilayah Puspo. Langkah tegas diambil guna melindungi hak masyarakat prasejahtera yang seringkali dirugikan oleh praktik pengoplosan ilegal.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengimbau agar sistem pendistribusian di tingkat bawah diperketat melalui verifikasi data pembeli. Hal ini bertujuan agar bantuan subsidi dari pemerintah tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
“Kita anjurkan pembelian menggunakan KTP agar sesuai sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan elpiji bersubsidi,” ujar Emil saat meninjau lokasi kejadian.
Selain menyoroti aspek keamanan, kunjungan ini juga memastikan bahwa rantai pasok energi bagi warga Kabupaten Pasuruan tetap berjalan normal. Sinergi antara pemerintah dan instansi terkait diharapkan mampu menutup celah kecurangan dalam distribusi gas melon tersebut.
Pihak Hiswana Migas pun memberikan apresiasi tinggi terhadap gerak cepat aparat dalam menghentikan aktivitas kriminal yang meresahkan warga ini. Pengawasan ekstra kini mulai diberlakukan secara ketat mulai dari tingkat agen hingga ke pangkalan-pangkalan kecil.
“Terima kasih atas kerjasama kepolisian yang telah mengungkap kasus ini sehingga pengawasan bisa kembali ditingkatkan,” ungkap Koordinator Hiswana Migas, Dwi Hardono.
Meski sempat terjadi dinamika di lapangan, masyarakat diminta tidak khawatir mengenai ketersediaan stok gas di pasaran saat ini. Distribusi logistik ke wilayah Pasuruan Raya dipastikan telah kembali ke jalur normal guna memenuhi kebutuhan harian rumah tangga.
Dwi menambahkan bahwa pemantauan stok akan terus dilakukan secara berkala demi menjamin kenyamanan konsumen. “Kami memastikan penyaluran dan ketersediaan elpiji bersubsidi tetap terpenuhi karena pangkalan sudah mendapat pasokan sesuai kebutuhan,” pungkasnya. [ada/aje]
