Jember (beritajatim.com) – Tugas negara adalah mendengar dan bukan sekadar mencatat, namun benar-benar memahami kehendak publik dalam urusan perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
“Karena pada akhirnya, dalam demokrasi, suara publik bukan hanya sesuatu yang dipertimbangkan. Ia adalah sumber dari keabsahan atau legitimasi itu sendiri,” kata Agus Trihartono, guru besar diplomasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (7/4/2026).
Data dari LSI, Indikator Politik Indonesia, dan SMRC yang dirilis pada 2 April 2026 menunjukkan bahwa 83,1 persen masyarakat Indonesia menolak serangan Amerika–Israel terhadap Iran. Sementara yang mendukung hanya sekitar 4,9 persen.
“Ini bukan sekadar angka mayoritas. Ada semacam kesadaran kolektif di sana, bahwa tidak semua konflik harus dijawab dengan kekerasan, dan tidak semua perang layak untuk dibenarkan,” kata Agus.
Publik juga mempertanyakan logika yang melatarbelakangi perang tersebut. Kurang lebih 59,4 persen tidak percaya bahwa perang adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ada 66,4 persen yang meragukan narasi bahwa Iran menindas rakyatnya. Sekitar 55,3 persen juga dan tidak menerima begitu saja pembenaran atas pembunuhan elite politik di Iran.
“Artinya, publik Indonesia tidak menelan mentah-mentah narasi yang sering dibangun untuk membenarkan perang. Mereka menjaga jarak, dan dalam jarak itu, mereka berpikir,” kata Agus.
Agus menganggap ini adalah momentum penting untuk memahami bangsa Indonesia. “Bukan hanya soal perang Publik sudah menunjukkan arah, mereka menolak perang, mereka meragukan narasi kekerasan, dan mereka berhati-hati terhadap keterlibatan yang tidak jelas,” katanya. [wir/ian]
