Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Bupati Gresik, dr Asluchul Alif, secara tegas mengeluarkan peringatan keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak disiplin atau “mbalelo” dalam menjalankan program.
Peringatan ini disampaikan dalam forum Rembuk Akur Menuju Gresik Maju, yang menjadi wadah evaluasi besar lintas sektor guna memastikan kualitas program nasional tersebut tetap terjaga.
Dalam pernyataannya, Wabup Alif menegaskan bahwa Pemkab Gresik tidak akan mentolerir pelanggaran standar dalam pelaksanaan MBG.
“Kalau sudah sesuai, kita apresiasi. Tapi kalau tidak, bisa kita rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan,” tegasnya, Jumat (3/4/2026).
Langkah ini dilakukan melalui pengawasan ketat oleh Satgas MBG yang memiliki kewenangan memberi rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang bermasalah.
Saat ini tercatat ada sekitar 132 dapur MBG di Gresik, dengan 112 sudah aktif beroperasi. Namun, pemerintah kini tidak hanya mengejar jumlah, melainkan kualitas menyeluruh.
Mulai dari standar gizi makanan, kebersihan dan keamanan pangan, pengelolaan keuangan, sistem
operasional dapur, dan pengolahan limbah. “Ini uang negara, jadi harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan,” ungkap Alif.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, mengungkap fakta di lapangan: lemahnya komunikasi menjadi akar masalah.
Menurutnya, ada empat elemen kunci yang harus solid. Antara lain kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, agen distribusi. “Kalau komunikasi tidak berjalan baik, maka pelaksanaan juga pasti bermasalah,” paparnya.
Kordinator Wilayah MBG Gresik, Syahrir Mujib, menyebut sejumlah tantangan yang masih dihadapi di lapangan, seperti perbedaan harga bahan baku antar wilayah, rendahnya konsumsi ikan, keterbatasan SDM, serta kurangnya pemahaman masyarakat
Hal ini kerap memicu perbandingan antar dapur hingga menurunkan kepercayaan publik. Dengan derasnya arus informasi, pemerintah menilai respons cepat terhadap aduan masyarakat menjadi hal krusial.
“Masyarakat sekarang sangat kritis. Komunikasi, termasuk lewat media sosial. Ini yang harus diperkuat,” pungkasnya. [dny/suf]
