Surabaya (beritajatim.com) – Jawa Timur kini dalam kondisi siaga penuh menghadapi musim kemarau ekstrem 2026.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim memproyeksikan fenomena El Nino kuat atau yang kerap dijuluki “Godzilla El Nino” akan memicu kekeringan di 815 desa, tersebar di 222 kecamatan pada 26 kabupaten.
Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, memperingatkan bahwa kemarau tahun ini akan terasa lebih panas dan berdurasi lebih panjang dari biasanya.
”Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau akan dimulai pada April dan puncaknya terjadi pada Agustus, bahkan bisa berlanjut hingga November. Suhu yang lebih panas ini tentu meningkatkan risiko krisis air bersih secara signifikan,” ujar Gatot kepada wartawan di kantornya, Selasa (31/3/2026).
Merespons hal tersebut, BPBD Jatim tengah mematangkan skema dropping air bersih menggunakan truk tangki ke titik-titik paling rawan, khususnya daerah tadah hujan yang minim infrastruktur air.
“Fenomena El Nino tahun ini diprediksi lebih kuat atau ekstrem. Dampaknya, suhu akan lebih panas dan periode kemarau lebih panjang. Ini tentu berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ratusan desa yang terancam kekeringan tersebut mayoritas berada di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap krisis air, terutama daerah yang selama ini mengandalkan sumber air tadah hujan serta memiliki keterbatasan infrastruktur air bersih.
Kondisi ini membuat masyarakat di wilayah tersebut sangat rentan ketika musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Jawa Timur bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tengah menyiapkan berbagai strategi mitigasi.
Salah satunya adalah dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam waktu dekat yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Rakor tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana kekeringan.
“Kami akan segera melakukan rakor bersama seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam menghadapi kekeringan. Ini penting agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, upaya penyediaan air bersih menjadi fokus utama dalam menghadapi musim kemarau mendatang. BPBD Jawa Timur telah menyiapkan skema distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak, termasuk melalui pengiriman bantuan air menggunakan truk tangki.
Gatot memastikan, distribusi air bersih akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Distribusi air bersih akan menjadi prioritas utama kami. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kami juga akan memetakan wilayah mana saja yang membutuhkan penanganan segera,” tegasnya.
Tidak hanya itu, BPBD juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah preventif, seperti optimalisasi sumber air yang ada, pembangunan tandon air, hingga edukasi kepada masyarakat terkait penghematan penggunaan air selama musim kemarau.
Menurut Gatot, peran masyarakat juga sangat penting dalam menghadapi potensi kekeringan. Ia mengimbau warga untuk mulai mengantisipasi sejak dini, seperti dengan menampung air saat masih tersedia serta menggunakan air secara bijak.
“Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Jika kita bisa mengelola air dengan baik sejak awal, maka dampak kekeringan bisa diminimalisir,” ujarnya.
Sementara itu, fenomena El Nino sendiri merupakan kondisi pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia.
Dalam kondisi ekstrem, El Nino dapat menyebabkan kemarau panjang, penurunan produksi pertanian, hingga krisis air bersih.
Dengan potensi dampak yang cukup luas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi secara maksimal. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan tahun ini.
“Yang terpenting adalah kesiapsiagaan. Kami ingin memastikan seluruh pihak siap, sehingga masyarakat tetap terlindungi meskipun menghadapi kondisi kemarau ekstrem,” pungkas Gatot. [tok/beq]
