Blitar (beritajatim.com) – Dalam momen ziarah Lebaran 2026 keluarga besar Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, terselip pernyataan politik penting bagi PDI Perjuangan. Di tengah nisan Sang Proklamator, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menegaskan sikapnya terhadap dua krisis besar yang menghimpit Indonesia yakni skalasi konflik di Timur Tengah dan tekanan berat pada APBN (fiskal) nasional.
Hadir dengan busana putih-putih yang simbolis, Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarno, dan Puti Guntur Soekarno. Namun, di balik kekhusyukan doa, terselip pesan kuat mengenai arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional.
Menanggapi tekanan ekonomi global yang mulai menggerus APBN, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Megawati telah memberikan atensi khusus pada kebijakan “Fiscal Resilience” atau ketahanan fiskal. Isu ini pun menjadi salah satu poin krusial dalam dialog antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.
“Melalui DPR RI, kami mendorong Fraksi PDI Perjuangan untuk memperjuangkan kebijakan fiscal resilience. Kita punya pengalaman saat krisis multidimensi 1997, bagaimana menjaga kepercayaan rupiah, mendorong ekspor, dan melakukan efisiensi fiskal yang ketat,” ujar Hasto (29/03/2026).
Hasto menambahkan bahwa pengalaman Megawati dalam menangani krisis multidimensional di masa kepemimpinannya kini dibagikan kepada Presiden Prabowo sebagai referensi strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Terkait situasi geopolitik, PDIP secara tegas mengecam aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hasto menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan negara dan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa.
PDIP meminta pemerintah RI berdiri kokoh pada Pembukaan UUD 1945. Mengingatkan kembali peran Bung Karno sebagai pahlawan bangsa-bangsa Islam (Maroko, Tunisia, Aljazair) yang harus menjadi teladan diplomasi saat ini.
PDIP menyatakan tidak dapat menerima agresi di Timur Tengah, sebagaimana konsistensi mereka saat menentang invasi ke Irak di masa lalu.
“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak boleh diingkari oleh aksi tindakan negara super power terhadap negara berdaulat. Ini adalah konsistensi sikap yang sejalan dengan garis kebijakan Bung Karno,” tegas Hasto.
Meskipun memilih posisi sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo, PDIP menegaskan tidak akan menutup mata jika kepentingan nasional terancam. Salah satu bukti nyatanya adalah komitmen membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah penahanan dua kapal tanker di Timur Tengah guna mencegah krisis energi domestik.
“Terkait kepentingan bangsa dan masyarakat, kami memberikan uluran tangan terbaik. Hubungan kami dengan pemerintah Iran sangat bagus, dan ini akan kami gunakan untuk membantu persoalan tersebut agar jangan sampai terjadi krisis energi,” tambah Hasto. [owi/aje]
